TVRINews, Jakarta
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) mengoptimalkan pendataan calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah agar bantuan tepat sasaran.
Pendataan yang akurat dinilai penting untuk memastikan program tersebut benar-benar menyentuh masyarakat miskin yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.
Arahan tersebut disampaikan Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah secara hybrid dari Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026.
Tomsi mengungkapkan, proses penetapan Calon Penerima Bantuan (CPB) di berbagai daerah masih perlu dipercepat. Hingga kini, jumlah CPB yang telah ditetapkan baru mencapai 124.376 unit dari target 400.000 rumah tidak layak huni pada 2026.
"Oleh sebab itu saya mengimbau kepada teman-teman daerah, minggu depan datanya diperlihatkan. Yang kuotanya masih kurang, tolong segera dipenuhi. Teman-teman di daerah harus benar-benar bertanggung jawab membela masyarakat miskin agar rumahnya bisa mendapat program bedah rumah," ujar Tomsi dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Senin, 20 Juli 2026.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam memanfaatkan data masyarakat miskin Desil 1 sebagai dasar penetapan penerima bantuan. Langkah tersebut dinilai penting agar bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
Selain itu, Tomsi mengingatkan agar pemerintah daerah memprioritaskan masyarakat miskin ekstrem yang masuk kelompok Desil 1 dan Desil 2 sebagai penerima manfaat. Menurutnya, masih banyak warga yang tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan sehingga membutuhkan penanganan segera.
"Beberapa hari yang lalu saya berkeliling dan saya melihat sangat memprihatinkan. Ada yang toilet sama dapur jadi satu, kemudian ada yang rumahnya hampir roboh, bocor di kiri kanan, dan lantainya masih tanah," ucap Tomsi.
Tomsi berharap hasil evaluasi tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian pendataan sekaligus memastikan program BSPS tepat sasaran.
"Semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat untuk masyarakat yang kita cintai," tutur Tomsi.
