TVRINews, Jakarta
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menggelar pertemuan di Gedung Bina Graha, Jakarta, untuk membahas penanganan krisis kemanusiaan serta dampak konflik bersenjata terhadap masyarakat di Papua.
Berdasarkan keterangan yang dikutip pada Jumat 11 September 2026, Pertemuan tersebut dihadiri Anggota Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dan Amiruddin Al Rahab bersama Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman.
Komnas HAM menyampaikan eskalasi kekerasan di Papua yang terus mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari warga sipil serta melonjaknya jumlah pengungsi internal.
Berdasarkan data Tim Papua Komnas HAM, hingga semester I tahun 2026 terjadi 42 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata yang mengakibatkan 59 orang meninggal dunia serta 50 orang luka-luka. Sementara sepanjang tahun 2025, tercatat 97 peristiwa dengan korban 119 orang meninggal dunia dan 43 orang luka-luka.
Dampak dari konflik tersebut menimbulkan ribuan pengungsi yang kini tersebar di berbagai wilayah, antara lain Jayapura, Nabire, Mimika, Wamena, Sorong, dan Teluk Bintuni.
Komnas HAM meminta KSP untuk mengomunikasikan kondisi ini kepada Presiden agar dilahirkan kebijakan yang efektif mengurangi konflik bersenjata sekaligus menjamin pemenuhan hak-hak dasar para pengungsi.
Fokus pemenuhan hak mendasar tersebut mencakup tempat tinggal yang layak, akses layanan kesehatan, jaminan pendidikan anak-anak, serta kebutuhan dasar lainnya.
Guna mempercepat penanganan di lapangan, Komnas HAM mengusulkan pelibatan instansi teknis terkait seperti TNI, Polri, Kemendikdasmen, Kemensos, Kemenkes, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Merespons masukan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyatakan bakal menggelar rapat koordinasi di KSP dengan mengundang kementerian/lembaga teknis, pemerintah provinsi, serta pemerintah daerah beberapa kabupaten terkait.
