TVRINews, Batang
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyatakan pelaksanaan akad massal 62.710 unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi bukti semakin luasnya akses masyarakat terhadap program perumahan pemerintah.
Menurut Maruarar, akad massal tersebut merupakan yang ketiga dihadiri Presiden Prabowo Subianto setelah sebelumnya digelar di Cileungsi dan Kota Serang.
Sebanyak 200 penerima manfaat hadir langsung di lokasi, sementara 62.510 penerima lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Hal itu disampaikan Maruarar saat acara Akad Massal KPR Rumah Subsidi dan KUR Perumahan di Batang, Kamis, 30 Juli 2026.

"Hari ini jumlah penerima manfaat rumah subsidi mencapai 62.710 keluarga. Seluruh data penerima telah disiapkan secara by name by address, mulai dari nama penerima, pekerjaan, bank penyalur, besaran cicilan hingga tenor pinjamannya," ujar Maruarar, Kamis, 30 Juli 2026.
Kemudian Maruarar mengatakan, perluasan akses kepemilikan rumah merupakan implementasi arahan Presiden agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata. Ia mencontohkan sejumlah pengembang rumah subsidi yang memulai karier dari bawah, mulai dari mantan office boy, pengemudi ojek hingga salesman, kini mampu menjadi pengusaha sukses di daerahnya.
Ia juga menyebut program rumah subsidi terus mencatat peningkatan. Pada 2025, realisasi penyaluran rumah subsidi mencapai sekitar 350 ribu unit atau menjadi capaian tertinggi sejak program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dimulai pada 2010.
Untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pemerintah memberikan berbagai kemudahan, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP), suku bunga KPR tetap 5 persen, uang muka 1 persen, serta perlindungan asuransi.
Lebih lanjut, Maruarar menegaskan bahwa program tersebut kini dapat dinikmati berbagai kalangan, termasuk asisten rumah tangga (ART), sebagai bentuk pelaksanaan keadilan sosial di sektor perumahan.
Selain memperluas kepemilikan rumah, pemerintah juga terus mendorong dampak ekonomi melalui sektor perumahan. Program renovasi rumah ditargetkan mencapai sekitar 400 ribu unit pada 2026, disertai pembangunan sekitar 340 ribu rumah subsidi yang diharapkan menggerakkan UMKM, industri bahan bangunan, hingga menciptakan lapangan kerja.
"Kehadiran Bapak Presiden untuk ketiga kalinya dalam acara rumah subsidi merupakan bentuk dukungan yang luar biasa. Program ini menjadi solusi nyata bagi rakyat yang belum memiliki rumah," ucapnya.









