TVRINews, Jakarta
Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan keberhasilan transformasi pelayanan kesehatan primer sangat bergantung pada kepemimpinan kepala daerah dalam menerjemahkan kebijakan pemerintah menjadi layanan kesehatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan saat sesi Leaders Talk bertajuk Dari Komitmen ke Dampak: Praktik Kepemimpinan Daerah dalam Memperkuat Pelayanan Kesehatan Primer pada Leimena Conference 2026 di Auditorium BRIN, Jakarta, Senin, 27 Juli 2026.
Menurut Benjamin, penguatan pelayanan kesehatan primer merupakan investasi penting untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan produktif menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, pembangunan layanan kesehatan harus dimulai dari tingkat desa hingga Puskesmas dengan dukungan kepemimpinan daerah yang kuat.
"Keberhasilan transformasi kesehatan sesungguhnya ditentukan oleh kepemimpinan. Kepala daerah bukan hanya administrator, tetapi pemimpin perubahan yang mampu menjadikan kesehatan sebagai investasi pembangunan, memperkuat Puskesmas, menghidupkan Posyandu, memberdayakan kader kesehatan, membangun kolaborasi lintas sektor, serta mengambil keputusan berdasarkan data kesehatan masyarakat," kata Benjamin dalam keterangan tertulis, dikutip, Selasa, 28 Juli 2026.
Ia menjelaskan pemerintah terus memperluas akses layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit di 66 kabupaten yang sebelumnya belum memiliki rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat di wilayah terpencil memperoleh layanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau.
Sementara itu, implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) juga terus mengalami kemajuan. Hingga 24 Juli 2026, sekitar 9.000 Puskesmas atau 87,4 persen telah menerapkan ILP. Selain itu, lebih dari 7.500 Puskesmas telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga memiliki fleksibilitas lebih besar untuk meningkatkan mutu pelayanan.
Benjamin juga mengapresiasi peran tenaga kesehatan di Puskesmas yang menjadi ujung tombak pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hingga pertengahan Juli 2026, lebih dari 66 juta masyarakat telah mengikuti program tersebut.
"Teman-teman Puskesmas adalah ujung tombak. Berkat kerja keras mereka, jutaan masyarakat telah mendapatkan Cek Kesehatan Gratis. Melalui program ini kita mengubah paradigma dari mengobati menjadi mencegah. Data hasil pemeriksaan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan kesehatan yang lebih tepat sasaran," tambahnya.
Selain memperluas cakupan CKG, Kementerian Kesehatan juga terus mempercepat upaya eliminasi tuberkulosis (TB). Strategi yang diterapkan meliputi penemuan kasus secara aktif, skrining menggunakan X-ray, pelacakan kontak, pemberian terapi pencegahan, serta penguatan peran kader TB di tingkat desa.
"Kita tidak boleh hanya menunggu masyarakat datang ketika sudah sakit. Kita harus aktif menemukan faktor risiko, melakukan skrining, dan mencegah penyakit sejak dini. Itulah filosofi utama pelayanan kesehatan primer," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Benjamin turut menyoroti sejumlah inovasi pelayanan kesehatan yang dikembangkan pemerintah daerah. Salah satunya adalah program Home Care di Kabupaten Jember yang menghadirkan layanan kesehatan langsung ke rumah bagi masyarakat miskin, lanjut usia, dan pasien pascastroke yang mengalami keterbatasan akses menuju fasilitas kesehatan.
"Saya melihat langsung bagaimana pemerintah daerah berani mengambil terobosan. Jika program seperti ini terbukti memberikan dampak yang baik, tentu layak menjadi contoh bagi daerah lain," ucapnya.
Selain Jember, Pemerintah Kota Bandung memanfaatkan data kependudukan dan hasil Program CKG sebagai dasar penyusunan kebijakan kesehatan, termasuk penanganan kesehatan mental anak, obesitas, sanitasi lingkungan, hingga penguatan layanan berbasis siklus hidup melalui ILP.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menghadirkan berbagai inovasi, seperti Mall Orang Sehat, Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa), layanan dokter spesialis ke desa, Poskesdes, Permata Hati, BTS (Bantuan Tanggap Stunting), layanan antar obat Kancang Karon, serta layanan konsultasi kesehatan digital Oasis Wangi.
Benjamin menilai berbagai inovasi tersebut membuktikan bahwa keberhasilan pelayanan kesehatan primer tidak ditentukan oleh keseragaman program, melainkan kemampuan setiap kepala daerah menghadirkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayahnya.
Ia juga menyebut Indonesia memiliki modal sosial yang besar dengan lebih dari 156 ribu Posyandu siklus hidup aktif dan sekitar 1,58 juta kader kesehatan. Ke depan, Kementerian Kesehatan akan meningkatkan kapasitas para kader melalui pelatihan yang lebih intensif untuk mendukung pelayanan kesehatan di daerah.
"Transformasi kesehatan bukan perlombaan, melainkan gerakan bersama. Ukuran keberhasilan kita bukan banyaknya program yang dijalankan, tetapi semakin banyak masyarakat yang tetap sehat, semakin cepat penyakit ditemukan, semakin mudah layanan diakses, dan semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan nasional," tuturnya.
