TVRINews, Jakarta
Badan Gizi Nasional (BGN) memprioritaskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan intervensi gizi lebih tepat sasaran sekaligus membantu menekan prevalensi stunting di wilayah yang membutuhkan.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan pemetaan wilayah dilakukan berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024. Hasil pemetaan mencatat terdapat 20 kabupaten/kota dengan prevalensi stunting terendah, 182 kabupaten/kota kategori sedang, 220 kabupaten/kota kategori tinggi, dan 92 kabupaten/kota kategori sangat tinggi.
"Maka kita ingin selain kita berbenah apa yang sudah berjalan ini kemudian kita pastikan berjalan dengan baik, yang baik kita apresiasi, namun kita sedang mempersiapkan diri untuk bagaimana kita bisa mengintervensi langsung memberikan gizi yang pas, yang sesuai, yang dibutuhkan khususnya di daerah-daerah yang memang angka stunting-nya tinggi dan sangat tinggi," kata Sudaryono di Gedung BGN, Jakarta, Rabu, 29 Juli 2026.
Sudaryono menjelaskan hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan lokasi aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. BGN akan melihat ketersediaan dapur MBG di wilayah dengan angka stunting tinggi sebelum menentukan langkah selanjutnya.
"Jadi nanti ada beberapa dapur, ada beberapa SPPG, ini kita lihat. Yang tinggi dan sangat tinggi stunting-nya ini kemudian di mana, kita lihat sudah ada enggak dapur di situ. Kalau ada segera kita aktivasi, kalau belum dan lain-lain, kita fokus ke situ dulu,” katanya.
Selain memperluas jangkauan program, BGN juga tetap mempertahankan daerah yang telah menjalankan MBG dengan baik. Perbaikan akan dilakukan secara bertahap di wilayah yang masih membutuhkan penguatan.
“Sambil kita menata yang memang sudah bagus kita teruskan bagus, yang kemudian yang lain-lain kita perbaiki,” ucap Sudaryono.
Sudaryono mengatakan BGN juga mulai mengintegrasikan data penerima manfaat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sinkronisasi data dengan Kementerian Kesehatan dilakukan untuk mengetahui kondisi balita, anak sekolah, hingga ibu hamil, termasuk status stunting dan penerimaan manfaat MBG.
Menurut Sudaryono, integrasi data tersebut akan membantu pemerintah menentukan sasaran program secara lebih akurat sehingga bantuan gizi dapat diberikan kepada kelompok yang membutuhkan.
BGN juga menyoroti pemerataan pelaksanaan MBG di wilayah Indonesia Timur. Perbaikan program akan dilakukan di sejumlah daerah, termasuk Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku.
“Terkait Papua 1 persen dan lain-lain, dan semua, enggak hanya Papua, Papua, NTT, kemudian di Maluku, di mana-mana, ini semua ada petanya, kita mau perbaiki ke situ. Kita mau perbaiki yang memang harus penting dan genting harus diperbaiki,” katanya.
Melalui pemetaan wilayah dan penguatan distribusi, BGN menargetkan program MBG dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata serta memberikan dampak terhadap perbaikan status gizi anak di berbagai daerah.
