TVRINews, Jakarta
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkuat kolaborasi dalam transformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sinergi tersebut diarahkan untuk memperluas keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam belanja pemerintah yang mencapai sekitar Rp1.000 triliun setiap tahun.
Komitmen itu mengemuka dalam penyelenggaraan Indonesian Catalogue Expo & Forum (ICEF) dan Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE) 2026, yang mempertemukan kementerian, lembaga, pelaku usaha, asosiasi profesi, serta investor guna mempercepat modernisasi sistem pengadaan nasional.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Sarah Sadiqa, menegaskan pengadaan pemerintah kini telah berkembang menjadi instrumen strategis untuk mendorong pembangunan nasional.
"Pengadaan, sebagaimana disampaikan dalam pembukaan, tidak lagi sekadar administratif, tetapi sudah menjadi instrumen strategis pemerintah untuk mempercepat pembangunan," kata Sarah kepada wartawan di sela penyelenggaraan IPFE 2026, Rabu, 29 Juli 2026.
Sarah menjelaskan tantangan utama saat ini adalah menyelaraskan kebutuhan pemerintah dengan kemampuan pasar. Produk dan layanan yang tersedia belum selalu sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Untuk itu, LKPP terus menyempurnakan berbagai mekanisme agar proses pengadaan menjadi lebih efektif.
Salah satunya melalui penguatan e-Katalog sebagai salah satu metode pengadaan pemerintah. Menurut Sarah, katalog elektronik menjadi bagian penting dalam menciptakan pasar digital yang lebih transparan.
(Foto: Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Sarah Sadiqa)
"Kami sedang memperbaiki proses bisnis di e-Katalog agar harga yang tersedia merupakan harga terbaik, penyedianya juga yang terbaik, serta kapasitas penyedia dapat terlihat secara terbuka," ujarnya.
Sarah mengatakan sistem tersebut juga membuka ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk menyampaikan masukan apabila ditemukan perbedaan harga pada produk dengan spesifikasi yang sama. Mekanisme itu diharapkan meningkatkan akuntabilitas sekaligus menciptakan persaingan usaha yang sehat.
Selain pengembangan sistem digital, LKPP memperkuat kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dalam pengembangan sistem pembayaran elektronik, termasuk pemanfaatan kartu kredit pemerintah serta berbagai kanal pembayaran digital.
Langkah tersebut diharapkan memberi kepastian pembayaran bagi UMKM sehingga arus kas usaha menjadi lebih baik.
"Kami menyadari bahwa tanpa sistem pembayaran yang baik, UMKM akan sulit berkembang. Karena itu, pengembangan e-payment menjadi perhatian kami agar persoalan pembayaran yang dihadapi UMKM dapat diselesaikan," kata Sarah.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan, Juan Permata Adoe, menilai penyelenggaraan IPFE menjadi terobosan yang mampu mempertemukan kebutuhan pemerintah dengan kapasitas dunia usaha.
Menurut Juan, di tengah keterbatasan anggaran, forum tersebut membuka peluang lebih besar bagi sektor swasta untuk menjadi mitra pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
"Harapannya, perusahaan-perusahaan swasta yang menjadi rekanan pemerintah dapat ikut mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga aktivitas ekonomi terus bergerak," ujarnya.
Juan menambahkan Kadin tidak hanya mendorong peluang usaha di pasar domestik, tetapi juga mempersiapkan pelaku usaha memasuki pasar ekspor melalui berbagai program pelatihan dan pembinaan.
Selain itu, Kadin telah menyiapkan pelatihan bagi pelaku usaha yang ingin menjadi penyedia barang dan jasa pemerintah. Program tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola pengadaan sekaligus membangun budaya bisnis yang profesional.
"Bagi kami, budaya bisnis adalah fondasi utama. Pelaku usaha tidak cukup hanya berharap memperoleh fasilitas, tetapi harus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme," katanya.
Kadin juga tengah membahas skema rebate bagi UMKM yang melakukan ekspor sebagai salah satu upaya meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global.
Juan berharap berbagai program pembinaan yang selama ini dijalankan kementerian maupun BUMN dapat disinergikan sehingga memberikan dampak lebih besar terhadap pengembangan UMKM.
Ia menegaskan belanja pemerintah yang nilainya mencapai sekitar Rp1.000 triliun per tahun harus dapat dinikmati secara merata oleh pelaku usaha di seluruh Indonesia.
"Jangan sampai anggaran itu hanya dinikmati oleh pelaku usaha di kota-kota besar. UMKM di seluruh daerah harus mendapatkan kesempatan yang sama sehingga pertumbuhan ekonomi daerah benar-benar dapat terwujud melalui belanja pemerintah," ujarnya.
Sinergi antara LKPP, Kadin, serta berbagai pemangku kepentingan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi belanja negara, memperkuat industri dalam negeri, memperluas akses UMKM terhadap pasar pengadaan pemerintah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
