TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan pentingnya pemerintah menguasai ruang digital untuk menghadapi disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) yang semakin marak di media sosial.
Hal tersebut disampaikan Djamari saat membuka Forum Koordinasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Selasa, 1 September 2026.
Forum tersebut mengusung tema "Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi DFK dan Disrupsi Informasi". Kegiatan ini digelar untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengelola komunikasi publik pemerintah.
Djamari menilai ruang digital saat ini memiliki posisi strategis karena mampu membentuk opini, pola pikir, hingga karakter masyarakat.
"Medan digital sekarang sangat strategis. Saya ibaratkan sebagai Padang Kurusetra atau medan tempur yang sangat besar. Ruang digital saya katakan juga sebagai medan kritik, medan yang siapa pun bisa menguasainya maka akan memenangkan pertempuran. Apabila tidak kita kuasai, maka akan dikuasai orang lain dengan tujuan tertentu," kata Djamari dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Selasa, 1 September 2026.
Djamari juga mengingatkan banyaknya narasi negatif, kata-kata kasar, konten tidak senonoh, hingga DFK yang beredar di media sosial. Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap pola pikir dan karakter masyarakat.
"Media sosial sangat memengaruhi pikiran masyarakat. Apa yang ada di pikiran akan memengaruhi apa yang kita kerjakan, dan apa yang terus kita kerjakan akan membentuk karakter. Jangan sampai kita lengah sehingga karakter bangsa ini berubah menjadi lemah, mudah menyerah, dan pesimis. Kita tidak bisa menyerahkan negeri ini kepada orang-orang yang pesimis," ucapnya.
[Foto: TVRINews/HO-Kemenko Polkam]
Djamari menambahkan, upaya menghadapi DFK harus dilakukan secara terkoordinasi. Sebab, ketika ruang informasi telah dikuasai pihak lain, pemerintah membutuhkan sumber daya yang lebih besar untuk merebut kembali pengaruh di ruang digital.
"Kalau sudah dikuasai orang lain, perlu upaya keras untuk merebutnya kembali. Perlu sumber daya, perlu alat, dan perlu anggaran. Padahal, kekuatan yang kita miliki sangat besar, maka harus bisa dikoordinasikan dengan baik," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Djamari juga menekankan bahwa peran humas pemerintah tidak lagi sebatas menyampaikan publikasi. Humas harus mampu menjalankan fungsi komunikasi strategis sekaligus menjaga kepercayaan publik.
Pengelolaan informasi publik, kata dia, juga menjadi bagian dari upaya melindungi masyarakat, menjaga kedaulatan digital, dan mempertahankan stabilitas nasional.
Djamari mengajak seluruh unsur pemerintah dan masyarakat bersama-sama menghadirkan informasi yang benar, positif, dan membangun optimisme di ruang digital.
"Tidak ada orang lain lagi. Kita sendiri yang harus berjuang bersama-sama menguasai ruang digital untuk mencegah DFK," tuturnya.
Forum Bakohumas tersebut turut menghadirkan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya sebagai narasumber. Hadir pula Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali.
