TVRINews, Kupang
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bergerak cepat memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebanyak 11.225 dokumen adminduk berhasil diterbitkan melalui layanan jemput bola di tujuh kabupaten terdampak hingga Sabtu, 29 Agustus 2026.
Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan bahwa pemulihan berkas adminduk merupakan langkah krusial agar warga yang berada di pengungsian tetap memiliki akses terhadap hak-hak dasarnya.
"Dokumen kependudukan seperti KTP elektronik dan Kartu Keluarga sering kali hilang atau rusak tertimbun bangunan saat bencana terjadi. Padahal, berkas tersebut merupakan kunci utama bagi warga untuk mengakses bantuan logistik, layanan kesehatan, hingga rehabilitasi pemukiman. Negara hadir langsung ke posko pengungsian agar urusan adminduk warga bisa selesai di tempat tanpa pungutan biaya," ujar Teguh di Kupang, Selasa, 1 September 2026.
Gempa bumi magnitudo 7,7 yang berpusat di Kabupaten Nagekeo pada 15 Agustus 2026 pukul 04.58 WIB mengguncang kawasan Pulau Flores. Musibah ini mengakibatkan lebih dari 100 orang meninggal dunia, 1.603 orang luka-luka, dan lebih dari 180 ribu warga terpaksa mengungsi.
Merespons bencana tersebut, Ditjen Dukcapil mengerahkan Tim Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi NTT ke tujuh kabupaten sejak 24 Agustus 2026. Hanya dalam kurun dua hari pelaksanaan layanan bergerak, tim gabungan telah memfasilitasi penyerahan 11.225 dokumen kependudukan dan pencatatan sipil kepada warga.
[Foto: Bakom RI]
Pelayanan adminduk diselenggarakan secara serentak di Kabupaten Manggarai Timur, Nagekeo, Manggarai, Ende, Ngada, Sikka, dan Manggarai Barat. Teguh menjelaskan bahwa pola pelayanan disesuaikan dengan kondisi wilayah dan sebaran titik pengungsian.
"Setiap tim lapangan dibekali perangkat perekaman dan pencetakan portabel, pasokan blangko KTP-el, hingga jaringan internet satelit. Kami tidak membuka layanan statis menunggu masyarakat datang, melainkan menyisir posko-posko pengungsian dan desa terdampak agar pencetakan KTP elektronik, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, maupun dokumen kependudukan lainnya bisa langsung diserahkan kepada pemohon," kata Teguh.
Strategi jemput bola ini menjaga keberlanjutan fungsi layanan publik di tengah rusaknya berbagai gedung dan fasilitas pemerintahan daerah setempat. Masyarakat diimbau tidak khawatir karena seluruh tahapan penggantian dokumen diberikan tanpa biaya.
Dokumen yang telah diterbitkan dapat langsung digunakan warga untuk mempermudah pencairan bantuan sosial, distribusi logistik, akses berobat, kelengkapan administrasi sekolah anak, hingga pengurusan bantuan perbaikan pemukiman pascabencana.
