TVRINews – Jakarta
Kepala Staf Kepresidenan memuji langkah progresif Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mengoptimalkan lahan produktif di Pulau Nusakambangan, yang kini menembus pasar ekspor global.
Model pembinaan warga binaan di Indonesia mengalami pergeseran paradigma yang signifikan. Pendekatan konvensional yang berfokus semata pada aspek pengamanan kini bertransformasi menjadi pusat produktivitas ekonomi mandiri, seperti yang terlihat di kompleks pemasyarakatan Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah.
Kantor Staf Presiden (KSP) memberikan penjelasan atas terobosan yang dimotori oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas). Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, menyatakan bahwa program pemberdayaan yang berjalan di pulau tersebut telah melampaui standar pemasyarakatan pada umumnya, lantaran mampu berkontribusi langsung terhadap agenda ketahanan pangan nasional sekaligus menyuplai komoditas berstandar ekspor.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul peninjauan lapangan yang dilakukan bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto. Kunjungan kerja tersebut menyoroti pemanfaatan lahan tidur menjadi kawasan agribisnis dan akuakultur terpadu yang dikelola langsung oleh warga binaan.
(Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman ( berdiri Tengah) bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto (kanan) Saat melihat tambah Udang olahan Warga Binaan(Foto: TVRI DKI Jakarta))
"Inisiatif yang dihadirkan oleh jajaran Kemenimipas patut diapresiasi. Pembinaan di sini tidak lagi sekadar pembentukan mental dan fisik, melainkan menjelma menjadi simpul kegiatan produktif yang selaras dengan visi strategis pemerintah," ujar Dudung dikutip Jumat 31 Juli 2026.
Salah satu yang menjadi sorotan dalam lawatan tersebut adalah keberhasilan panen raya komoditas akuakultur di kawasan Bantar Panjang. Bersama Menteri Agus, pihak KSP memimpin langsung proses pengangkatan hasil budidaya udang vaname yang terbukti memenuhi kualifikasi ketat pasar internasional, termasuk Amerika Serikat.
Berdasarkan data operasional setempat, kawasan tambak produktif tersebut menaungi 20 kolam aktif. Dalam satu siklus panen, setiap kolam mampu menghasilkan sekitar 12 ton udang berkualitas premium. Skala produksi ini mengindikasikan bahwa sistem pemasyarakatan modern mampu bertindak sebagai produsen komoditas ekspor yang kompetitif.
"Hari ini kita menyaksikan langsung hasil nyata dari kerja keras warga binaan. Angka produksinya sangat signifikan, dan yang lebih penting, komoditas ini telah menembus pasar luar negeri," tambah Dudung.
Keberhasilan integrasi antara rehabilitasi sosial dan produktivitas ekonomi ini dinilai sebagai praktik terbaik (best practice) yang layak direplikasi oleh sektor pemerintahan lainnya. Oleh karena itu, pihak KSP memastikan akan menyampaikan laporan komprehensif mengenai capaian tersebut langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Kami akan memaparkan kepada Bapak Presiden bahwa model pengelolaan ini memberikan dampak positif ganda, sekaligus menjadi sumber inspirasi bagi institusi lain dalam menjalankan tugas sektoral mereka," tegasnya.
Di sisi lain, program pembinaan berbasis kemandirian ini turut memberikan dampak finansial langsung bagi para warga binaan yang terlibat. Melalui pengelolaan tambak secara profesional, para pekerja mendapatkan insentif harian sebesar Rp 25 ribu yang dicairkan secara berkala setiap pekan. Sistem remunerasi ini dirancang untuk melatih kedisiplinan finansial sekaligus membantu perekonomian keluarga di luar lembaga pemasyarakatan.
"Insentif yang kami terima sangat membantu untuk memenuhi keperluan sehari-hari di sini, sementara sebagian sisanya dapat saya salurkan kepada keluarga melalui mekanisme lapas," ungkap RH (32), salah seorang warga binaan yang terlibat dalam pengelolaan tambak.
Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menekankan bahwa pencapaian di Nusakambangan merupakan manifestasi dari prinsip kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, kompleksitas tantangan pemasyarakatan modern tidak dapat diselesaikan secara sektoral tanpa pelibatan kementerian teknis, pemerintah daerah, serta mitra strategis dari sektor swasta.
Sinergi yang terbangun terbukti mampu menyulap lahan-lahan marjinal yang sebelumnya terbengkalai menjadi kawasan ekonomi yang produktif dan bernilai tambah tinggi.
"Kami menyadari bahwa Kemenimipas tidak bisa berjalan sendiri. Koordinasi yang erat dengan berbagai lembaga dan swasta adalah kunci agar pembinaan ini mendatangkan manfaat optimal," ujar Agus.
Ia berharap kontribusi dari balik tembok pemasyarakatan ini, meskipun bertahap, mampu memberikan signifikansi nyata terhadap stabilitas pangan nasional serta roda pertumbuhan ekonomi makro di masa mendatang.
