TVRINews, Jakarta
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan menerjunkan lebih dari 71 ribu personel gabungan Sabhara dan Korps Brimob untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan meningkat selama puncak musim kemarau pada Juli hingga September 2026. Di mana, hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla yang dipimpin Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Juli 2026 kemarin.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, penguatan personel menjadi salah satu langkah utama yang dilakukan untuk menghadapi ancaman karhutla tahun ini.
Di mana, dari total sekitar 58 ribu personel Sabhara, sebanyak 48.368 personel telah disiagakan. Sementara Korps Brimob menyiapkan 23.360 personel untuk mendukung percepatan penanganan apabila terjadi kebakaran di berbagai daerah.
Selain kekuatan personel, lanjut dia Polri juga menerapkan sistem rayonisasi antarsatuan wilayah agar proses mobilisasi personel maupun peralatan dapat dilakukan lebih cepat ketika terjadi peningkatan eskalasi kebakaran.
Johnny mengatakan Wakapolri juga meminta seluruh jajaran memaksimalkan langkah pencegahan melalui patroli terpadu, pemantauan titik panas, sistem peringatan dini, serta koordinasi dengan seluruh instansi terkait.
“Seluruh jajaran harus memastikan kesiapan personel dan sarana pendukung dalam menghadapi ancaman karhutla. Upaya pencegahan harus dilakukan secara maksimal melalui patroli terpadu, sistem peringatan dini, pemantauan titik panas, serta penguatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan,” kata Johnny pada Jumat, 31 Juli 2026.
Hingga saat ini, pihak kepolisian telah melaksanakan 151 apel kesiapsiagaan, 29 rapat siaga tingkat polda, 180 kegiatan pengecekan kesiapan lapangan, serta sekitar 2.850 kegiatan sosialisasi pencegahan yang melibatkan Bhabinkamtibmas dan Babinsa.
“Patroli gabungan bersama TNI, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat juga terus diperkuat. Tercatat sebanyak 168.500 patroli darat maupun perairan telah dilaksanakan untuk meminimalkan risiko munculnya titik api,” bebernya.
Dalam mendukung operasi di lapangan, ia menuturkan jika pihaknya terus mengoptimalkan penggunaan teknologi melalui command center di Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan yang terhubung dengan sistem pemantauan milik Kementerian Kehutanan, BNPB, dan Basarnas. Pemantauan juga didukung kamera CCTV dan drone produksi dalam negeri untuk mendeteksi titik panas secara cepat.
Di sisi sarana, seluruh personel yang bertugas diminta dilengkapi perlengkapan keselamatan, mulai dari pakaian tahan api, sepatu khusus, pelindung kepala, masker, hingga peralatan pemadaman bergerak.
Tak hanya itu, Wakapolri juga menginstruksikan jajarannya mendata kembali embung, waduk, kanal, dan sumur bor yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air saat proses pemadaman. Dukungan anggaran pun disiapkan Mabes Polri melalui mekanisme pengajuan dari masing-masing kapolda maupun kapolres.
Sementara itu, Polri juga mengandalkan empat helikopter berkemampuan water bombing untuk membantu pemadaman di daerah prioritas.
Data yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan luas lahan terdampak karhutla saat ini mencapai sekitar 107.465 hektare. Adapun wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak berada di Kalimantan Barat, Riau, Papua Selatan, Aceh, dan Sulawesi Selatan.
Menurut Johnny, Wakapolri meminta seluruh jajaran terus memperkuat mitigasi dengan menerapkan prinsip 5M (man, money, method, material, dan machine) agar penanganan karhutla dapat berjalan lebih optimal dan terintegrasi.
