TVRINews, Jakarta
Langkah tegas Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam membongkar praktik mafia pangan mendapat apresiasi dari kalangan akademisi dan pakar hukum pidana. Penindakan terhadap mafia beras, pupuk palsu hingga penyimpangan distribusi minyak goreng dinilai sebagai bentuk keberanian pemerintah dalam melindungi masyarakat dan petani.
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, menilai langkah Mentan Amran sudah tepat karena mafia pangan bukan sekadar pelanggaran perdagangan biasa, melainkan kejahatan ekonomi yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.
"Praktik mafia pangan sangat merugikan masyarakat karena menyangkut kebutuhan dasar rakyat. Ketika ada pengoplosan beras, manipulasi distribusi, praktik ilegal termasuk pupuk palsu hingga permainan harga maupun penimbunan minyak goreng, maka dampaknya bukan hanya pada stabilitas ekonomi dan kerugian negara, tetapi juga menyentuh aspek sosial serta ketahanan pangan nasional," ujar Azmi dalam keterangan tertulis, dikutip dari laman Kementerian Pertanian, Senin, 25 Mei 2026.
Menurutnya, langkah Mentan Amran yang langsung melibatkan aparat penegak hukum menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memutus mata rantai kartel pangan yang selama ini merugikan petani maupun konsumen.
Kemudian Azmi mengatakan, mafia pangan bekerja secara sistematis dan terorganisir sehingga penanganannya membutuhkan ketegasan dan penegakan hukum yang kuat.
"Ketegasan seperti ini memang diperlukan. Mafia pangan tidak bisa dihadapi dengan pendekatan biasa karena mereka bekerja secara sistematis dan terorganisir. Karena itu penegakan hukum harus tegas, terukur, dan transparan agar menimbulkan efek jera," ucapnya.
Lebih lanjut, ia juga menilai keberanian Mentan Amran membongkar berbagai kasus besar menunjukkan adanya komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan tata kelola pangan yang bersih dan transparan.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik ialah skandal beras oplosan yang diperkirakan menimbulkan kerugian masyarakat hingga sekitar Rp99–100 triliun per tahun. Dalam kasus tersebut ditemukan ratusan merek beras premium dan medium yang tidak sesuai standar mutu, berat maupun Harga Eceran Tertinggi (HET).
Selain itu, beras SPHP ditemukan dikemas ulang dan dijual kembali sebagai beras premium dengan harga lebih mahal. Menurut Azmi, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan terhadap konsumen.
"Kalau label menyebut premium tetapi kualitasnya tidak sesuai, maka itu jelas merugikan konsumen. Negara wajib hadir memberikan perlindungan hukum," tuturnya.
Azmi juga mengapresiasi pengungkapan kasus pupuk palsu yang merugikan petani hingga Rp3,2–3,3 triliun. Dalam kasus tersebut ditemukan pupuk tanpa kandungan unsur hara maupun zat esensial yang tetap diperjualbelikan kepada petani.
"Ini sangat berbahaya karena korbannya petani kecil. Mereka sudah mengeluarkan biaya, bahkan ada yang menggunakan KUR, tetapi hasil panennya gagal akibat pupuk palsu. Maka penindakan pidana memang harus dilakukan secara maksimal," imbuhnya.
Tidak hanya penindakan terhadap pelaku eksternal, Azmi turut mengapresiasi langkah bersih-bersih internal yang dilakukan Mentan Amran terhadap pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian yang terlibat mafia pangan.
Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu dan menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam membenahi tata kelola pangan nasional.
"Kalau pangan dipermainkan, maka yang terdampak rakyat banyak. Karena itu langkah Mentan Amran yang konsisten membongkar mafia pangan patut diapresiasi dan didukung," pungkasnya.
