TVRINews – Jakarta
Sekjen Partai Golkar Resmi Pimpin Kementerian Perindustrian.
Perombakan kabinet kembali bergulir di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian yang baru, menggantikan pejabat sebelumnya, Agus Gumiwang Kartasasmita. Penunjukan ini menandai babak baru kepemimpinan sektor industri nasional di tengah dinamika ekonomi global yang terus berkembang.
Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat pada Kamis, 1 Oktober 2026, didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026. Penunjukan figur kunci Partai Golongan Karya tersebut sempat beredar sebagai spekulasi hangat sebelum akhirnya dikonfirmasi langsung oleh pihak Istana menjelang pagi hari pelantikan.
"Muhammad Sarmuji sebagai menteri perindustrian," ujar Nanik Purwanti selaku Deputi Bidang Administrasi Aparatur Sekretariat Negara saat membacakan petikan keputusan pelantikan.
Lahir di Surabaya pada 10 Juni 1974, Sarmuji bukanlah sosok asing di kancah perpolitikan nasional. Ia menapaki karier politiknya dari bawah, berakar dari dunia aktivisme mahasiswa melalui Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) serta organisasi kepemudaan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG).
Konsistensinya dalam berorganisasi mengantarkannya menduduki posisi strategis sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar saat ini.
Dari sisi akademik, menteri anyar ini memiliki fondasi keilmuan yang kuat di bidang ekonomi dan bisnis. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Jember pada tahun 2000, sebelum melanjutkan studi magister di bidang Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2006.
Kombinasi latar belakang akademis dan jam terbang politik yang panjang dinilai menjadi modal krusial dalam mengemban amanah strategis ini.
Rekam jejak legislatifnya turut memperkuat kelayakannya memegang kendali sektor perindustrian. Sarmuji tercatat telah tiga periode berturut-turut terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sejak Pemilu 2014 dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI.
Selama berkiprah di parlemen, ia pernah bertugas di Komisi VI DPR RI yang membidangi lingkup perdagangan, perindustrian, investasi, serta badan usaha milik negara. Pengalaman komisi tersebut diyakini akan mempercepat adaptasinya dalam merumuskan kebijakan hilirisasi dan penguatan manufaktur nasional.
Di bawah kepemimpinan barunya, tantangan besar menanti Kementerian Perindustrian, mulai dari menjaga stabilitas rantai pasok domestik, mendongkrak daya saing produk lokal, hingga mengakselerasi transformasi digital sektor industri. Publik kini menantikan langkah konkret sang menteri anyar dalam membawa sektor manufaktur Indonesia menavigasi tantangan ekonomi masa depan.
