TVRINews, Jawa Tengah
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mendorong penguatan pendidikan anak usia dini (PAUD) melalui kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun. Kebijakan ini diarahkan untuk memperluas akses pendidikan prasekolah sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran sebagai fondasi perkembangan anak.
Abdul Mu’ti menyampaikan hal tersebut saat menghadiri perayaan Milad ke-107 TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) dan Milad ke-29 Ikatan Guru Aisyiyah Bustanul Athfal (IGABA) di GOR Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 24 Oktober 2026.
Menurut Abdul Mu’ti, pendidikan anak usia dini memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan anak ketika memasuki jenjang pendidikan berikutnya.
“Pendidikan anak usia dini adalah fondasi yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan secara keseluruhan,” ujar Abdul Mu’ti dalam keterangan tertulis yang dikutip, Minggu, 25 Oktober 2026.
Melalui kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun, pemerintah mendorong setiap anak memperoleh layanan pendidikan prasekolah selama satu tahun sebelum memasuki sekolah dasar (SD).
Berdasarkan data yang disampaikan Mendikdasmen, Indonesia memiliki 103.221 satuan taman kanak-kanak (TK) dengan jumlah 3.808.734 murid. Namun, sekitar 1.372.947 murid kelas 1 SD tercatat belum pernah mengikuti pendidikan anak usia dini.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk memperluas jangkauan layanan PAUD agar semakin banyak anak mendapatkan pengalaman belajar sejak dini.
Pemerintah Tingkatkan Bantuan Pendidikan
Untuk mendukung pemerataan akses dan peningkatan kualitas fasilitas pendidikan, Kemendikdasmen mengalokasikan bantuan revitalisasi bagi 13.831 TK pada 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 2025 yang mencapai 1.355 TK.
Selain itu, pemerintah menyalurkan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 888.000 murid TK pada 2026. Setiap penerima yang memenuhi kriteria mendapatkan bantuan sebesar Rp450.000 per tahun.
Pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui program peningkatan kualifikasi akademik S1/D4 dengan skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Pada 2025, program tersebut dialokasikan untuk 12.500 guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan S1 atau D4. Sementara pada 2026, alokasinya direncanakan meningkat menjadi 150.000 guru.
Abdul Mu’ti meminta para guru yang mengikuti program tersebut memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi akademik sehingga kualitas pembelajaran semakin baik.
Pembelajaran PAUD Harus Menyenangkan
Di sisi lain, Abdul Mu’ti mengingatkan bahwa pendidikan anak usia dini tidak boleh berorientasi pada hafalan semata. Proses pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak melalui kegiatan yang menyenangkan.
“Semua teori pendidikan mengatakan bahwa pendidikan anak usia dini itu prinsip pedagogisnya adalah bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain,” tegasnya.
Ia menekankan, anak usia dini tidak seharusnya dibebani pekerjaan rumah maupun hafalan berlebihan yang tidak sesuai dengan usia dan kebutuhan perkembangannya.
Pembelajaran perlu memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kemampuan motorik, bersosialisasi, berimajinasi, serta membangun karakter sejak dini.
Kemendikdasmen juga mengenalkan pendekatan STEAMS, yakni Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics, and Sport, untuk memperkenalkan sains, teknologi, rekayasa, seni, matematika, dan olahraga melalui aktivitas yang menarik.
Pengenalan konsep matematika, misalnya, dapat dilakukan melalui lagu dan permainan yang membantu anak memahami angka, warna, gerakan, serta nilai berbagi dengan teman.
Pemprov Jawa Tengah Berikan Bantuan bagi Anak
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pendidikan menjadi salah satu fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan penanggulangan kemiskinan.
Ia menyampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setiap tahun memberikan bantuan pendidikan kepada 5.000 anak. Bantuan tersebut mencakup kebutuhan sekolah, seperti pakaian, buku, dan seragam, yang dilaksanakan melalui 139 sekolah.
Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu anak-anak dari keluarga yang membutuhkan agar tetap memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan.
Abdul Mu’ti pun mengajak pemerintah daerah, satuan pendidikan, guru, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan sejak usia dini.
Pemerintah berharap penguatan layanan PAUD, bantuan pendidikan, peningkatan kualifikasi guru, dan penerapan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak dapat mendukung lahirnya generasi Indonesia yang berkarakter, kompeten, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.
