TVRINews, Jakarta
Kementerian Kehutanan meluncurkan buku Diplomasi Bumi: Cerita di Balik Indonesia's FOLU Net Sink 2030 yang mengulas perjalanan kemitraan Indonesia dan Norwegia dalam menjaga hutan tropis serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Peluncuran buku berlangsung di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Kamis, 30 Juli 2026.
Acara dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Mahfudz, dan menghadirkan Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim Haruni Krisnawati selaku editor utama buku, Project Director FOLU Norway Contribution Phase 1 Agus Justianto, serta Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Endah Tri Kurniawaty.
Dalam sambutannya, Mahfudz menegaskan bahwa diplomasi lingkungan kini menjadi bagian penting dari strategi pembangunan Indonesia. Menurutnya, keberhasilan menekan laju deforestasi, memperbaiki tata kelola hutan, dan menjalankan program Indonesia's FOLU Net Sink 2030 telah meningkatkan kepercayaan dunia terhadap komitmen Indonesia dalam memenuhi target Persetujuan Paris.
Haruni Krisnawati menjelaskan, kerja sama Indonesia dan Norwegia dimulai melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI) pada Mei 2010 di Oslo. Kesepakatan tersebut membuka peluang kontribusi berbasis hasil hingga US$1 miliar, yang diberikan berdasarkan keberhasilan Indonesia menurunkan emisi dari sektor kehutanan.
Namun, pelaksanaan LoI menghadapi berbagai tantangan sehingga kedua negara sepakat mengakhirinya pada September 2021 dan membangun skema kerja sama baru yang lebih setara.
"Berakhirnya LoI bukan berarti hubungan kedua negara berhenti. Sebaliknya, hal tersebut menjadi momentum untuk membangun kemitraan yang lebih setara dan lebih matang," ujar Haruni dalam keterangan tertulis, dikutip, Kamis, 30 Juli 2026.
Kemitraan baru kemudian diwujudkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada September 2022. Dalam skema ini, pembayaran dilakukan menggunakan mekanisme Results-Based Payment (RBP), yakni berdasarkan capaian penurunan emisi yang telah diverifikasi secara independen.
Hingga kini, Indonesia telah menerima pembayaran berbasis kinerja senilai sekitar US$216 juta. Dana tersebut dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program, seperti perlindungan hutan, rehabilitasi ekosistem, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, penguatan perhutanan sosial, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Project Director FOLU Norway Contribution Phase 1, Agus Justianto, mengatakan Indonesia's FOLU Net Sink 2030merupakan strategi nasional yang menargetkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan mampu menyerap emisi lebih besar dibandingkan emisi yang dihasilkan pada 2030. Target tersebut ditempuh melalui pengurangan deforestasi, restorasi gambut dan mangrove, rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, serta konservasi keanekaragaman hayati.
Sementara itu, Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana BPDLH, Endah Tri Kurniawaty, menegaskan bahwa BPDLH berperan memastikan seluruh dana pembayaran berbasis hasil dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi perlindungan lingkungan serta masyarakat yang bergantung pada kawasan hutan.
Melalui peluncuran buku ini, Kementerian Kehutanan berharap pengalaman kemitraan Indonesia dan Norwegia dapat menjadi referensi bagi negara-negara tropis lainnya dalam membangun kerja sama internasional yang setara, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata untuk perlindungan hutan serta pengendalian perubahan iklim global.
