TVRINews, Jakarta
Wakil Menteri Agama, Romo H.R. Muhammad Syafi’i, menegaskan program Nikah Massal Kementerian Agama (Kemenag) tidak sekadar menjadi fasilitas bagi masyarakat untuk melangsungkan pernikahan. Program tersebut diarahkan sebagai gerakan sosial untuk memperkuat ketahanan keluarga, memperluas akses pelayanan keagamaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Romo Syafi’i, program Nikah Massal merupakan bentuk kehadiran negara dalam membantu masyarakat membangun keluarga yang memiliki legalitas hukum dan memperoleh perlindungan. Hal ini penting mengingat keluarga menjadi fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
"Keluarga merupakan unit terkecil sekaligus fondasi terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, negara harus hadir memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan membangun rumah tangga yang sah secara hukum, memperoleh perlindungan, serta menjalani kehidupan keluarga yang sejahtera,"kata Romo dalam keterangan tertulis, dikutip, Senin, 16 November 2026.
Ia menjelaskan, program tersebut juga menyasar kelompok masyarakat rentan, khususnya pasangan yang mengalami keterbatasan ekonomi serta menghadapi kendala biaya dan administrasi untuk melangsungkan pernikahan.
Kemenag ingin memastikan setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pernikahan yang sah, mudah, dan terjangkau.
"Jangan sampai keterbatasan ekonomi membuat masyarakat kehilangan kesempatan untuk membangun keluarga yang sah dan mendapatkan perlindungan hukum. Melalui program ini, negara hadir untuk membantu masyarakat yang membutuhkan," tegasnya.
Selain memfasilitasi proses pernikahan, program ini mencakup kemudahan pengurusan dokumen dan administrasi perkawinan. Peserta juga direncanakan mendapatkan dukungan berupa bantuan modal kerja atau usaha produktif, fasilitasi mahar atau mas kawin, serta pembekalan untuk membangun rumah tangga yang mandiri.
Romo Syafi’i mengingatkan, pelaksanaan Nikah Massal tetap harus memperhatikan aspek keagamaan. Menurutnya, pernikahan tidak hanya berkaitan dengan pencatatan administrasi dan pengakuan negara, tetapi juga merupakan ibadah yang harus memenuhi ketentuan syariat Islam.
Hal tersebut mencakup pemenuhan rukun dan syarat pernikahan sesuai fikih munakahat, sekaligus pemahaman pasangan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.
"Pernikahan bukan hanya soal pencatatan administrasi atau memperoleh buku nikah. Lebih dari itu, pernikahan adalah ibadah dan ikatan suci yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan syariat. Pasangan juga harus memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing dalam membangun rumah tangga,"ucapnya.
Kampanyekan Pernikahan Sederhana dan Hindari Utang
Dalam kesempatan tersebut, Romo Syafi’i juga menyoroti anggapan bahwa pernikahan harus diselenggarakan dengan biaya besar dan pesta mewah. Padahal, kemuliaan sebuah pernikahan tidak ditentukan oleh besarnya biaya resepsi, kemewahan gedung, maupun jumlah tamu undangan.
Karena itu, melalui program Nikah Massal, Kemenag ingin mengedukasi masyarakat bahwa pernikahan dapat dilaksanakan secara sederhana tanpa mengurangi nilai dan kesakralannya.
"Kita ingin mengampanyekan bahwa menikah bisa dilakukan secara sederhana, bermartabat, dan sesuai kemampuan ekonomi. Jangan sampai keinginan melangsungkan pernikahan justru menjadi awal persoalan ekonomi rumah tangga karena terjerat utang atau pinjaman online," tegasnya.
“Gerakan Nikah Massal juga menjadi bagian dari edukasi publik untuk mencegah utang konsumtif dan jeratan pinjaman online (pinjol) demi memenuhi tuntutan biaya pernikahan yang berlebihan,” sambungnya.
Nikah Massal untuk Memperkuat Ketahanan Keluarga
Lebih lanjut, Romo Syafi’i berharap program Nikah Massal dapat menjadi momentum untuk memperkuat institusi perkawinan dan nilai-nilai keluarga di Indonesia.
Menurutnya, keluarga memiliki peran penting sebagai lingkungan pertama dalam pendidikan karakter, penanaman nilai agama, pembentukan tanggung jawab, serta perlindungan dan pengasuhan generasi penerus bangsa.
Ia juga menilai generasi muda perlu mendapatkan pemahaman yang kuat mengenai nilai-nilai perkawinan berdasarkan ajaran agama, Pancasila, dan budaya bangsa di tengah berbagai tantangan perubahan sosial.
"Kita ingin memperkuat pemahaman generasi muda tentang pentingnya institusi perkawinan, tanggung jawab keluarga, dan nilai-nilai agama. Ini juga menjadi bagian dari kampanye penguatan keluarga untuk membangun generasi yang memiliki karakter dan berpegang pada nilai-nilai agama serta budaya bangsa,"ungkapnya.
Romo Syafi’i berharap program Nikah Massal tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi dapat dikembangkan menjadi gerakan nasional yang memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Untuk mewujudkannya, pelaksanaan program diharapkan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, Kantor Urusan Agama (KUA), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), lembaga filantropi, organisasi keagamaan, hingga dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Ia menegaskan, keberhasilan program tidak hanya dilihat dari jumlah pasangan yang mengikuti pernikahan massal. Lebih dari itu, keberhasilan juga harus tercermin dari kemudahan memperoleh legalitas perkawinan, terpenuhinya ketentuan syariat, kemandirian ekonomi keluarga, peningkatan literasi keuangan, serta terbentuknya rumah tangga yang harmonis dan bertanggung jawab.
"Bangsa yang kuat harus dimulai dari keluarga yang kuat. Negara hadir bukan hanya ketika masyarakat menghadapi persoalan, tetapi juga sejak awal ketika sebuah keluarga mulai dibangun. Inilah semangat yang ingin kita hadirkan melalui gerakan Nikah Massal Kementerian Agama," pungkas Romo Syafi’i.










