TVRINews, Jayapura
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan infrastruktur di Papua. Langkah kolaboratif ini dinilai vital untuk mengatasi tantangan pembangunan, membuka akses perekonomian, serta memastikan wilayah Papua tidak tertinggal dari daerah lainnya.
Hal tersebut disampaikan Menko AHY setibanya di Jayapura bersama Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dan jajaran Kemenko Infrastruktur, Kamis 17 September 2026. Kedatangan rombongan disambut oleh Gubernur Papua Mathius Fakhiri, Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol, serta Bupati Jayapura Yunus Wonda.
“Tentu ini semua juga dalam sebuah itikad, sebuah spirit karena Papua tidak boleh tertinggal dibandingkan saudara-saudara ataupun masyarakat Indonesia lainnya dan pembangunan ekonomi, pembangunan infrastructure juga salah satu faktor penting untuk memastikan keamanan, stabilitas dan kesejahteraan masyarakat yang kita harapkan semakin baik ke depan,” kata Menko AHY.
Menko AHY mengungkapkan bahwa para gubernur di wilayah Papua sebelumnya telah menyampaikan berbagai permasalahan dan kebutuhan infrastruktur dasar di Jakarta. Oleh karena itu, pengawasan berkesinambungan dari pemerintah pusat menjadi krusial.
“Kita ingin menghubungkan antar wilayah, antar kabupaten kota dan juga pada akhirnya ini akan memajukan ekonomi masyarakat, meningkatkan potensi yang selama ini mungkin sudah ada,” kata Menko AHY.
Menko AHY mencontohkan pentingnya realisasi peningkatan kualitas akses jalan darat antara Jayapura dan Wamena guna mendongkrak perekonomian lokal.
“Tadi juga di dalam kita berbicara, kalau saja misalnya jalan antara Jayapura dan Wamena benar-benar terhubung aspal, ini akan sangat membantu aktivitas ekonomi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, daya beli, dan lain-lain sehingga akhirnya kehidupan semakin baik,” ujar Menko AHY.
Selain akses darat, Menko AHY menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Konektivitas Papua juga wajib mencakup penguatan sektor maritim demi menekan biaya logistik, serta optimalisasi penerbangan perintis untuk mobilitas warga.
Upaya strategis tersebut bakal dibahas lebih mendalam melalui forum resmi bersama seluruh pimpinan daerah di tanah Papua.
“Dan besok insyaallah kita akan menggelar sebuah rapat koordinasi yang menghadirkan para pemimpin, para gubernur, wakil gubernur atau para bupati dan wali kota yang juga bisa hadir dalam rangka membahas pembangunan infrastruktur dan konektivitas di wilayah Papua. Papua yang saat ini ada 6 provinsi dan 42 kabupaten kota yang juga harus terus kita kawal pembangunannya,” Pungkas Menko AHY.
