TVRINews – Jakarta
Komisi V DPR RI meminta pertanggungjawaban pemerintah dan PT KAI atas kecelakaan beruntun yang menewaskan 16 orang.
Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memanggil Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin ke Gedung Parlemen, Kamis 21 Mei 2026, untuk memberikan klarifikasi mendalam terkait kecelakaan fatal di Bekasi Timur.
Insiden tabrakan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line tersebut merenggut 16 korban jiwa dan melukai puluhan penumpang lainnya.
Parlemen menilai tragedi ini sebagai sinyal darurat bagi sistem keselamatan perkeretaapian nasional.
(Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (Foto: Youtube TVR Parlemen))
Rapat kerja khusus ini digelar guna meminta kronologi serta langkah penanganan konkret dari jajaran eksekutif, otoritas perkeretaapian, Korlantas Polri, hingga Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
"Kejadian di Bekasi Timur beberapa waktu lalu itu yang akan kita urai pada siang hari ini. Kami ingin mendapat penjelasan dari pemerintah, dari Menteri Perhubungan, nanti kalau dipandang perlu kita akan minta juga tanggapan dari Dirut PT KAI," ujar Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 21 Mei.
Kronologi dan Rentetan Insiden
Berdasarkan data yang dihimpun dalam rapat, kecelakaan maut ini dipicu oleh sebuah kendaraan roda empat yang mengalami mati mesin di perlintasan sebidang tanpa penjaga (JPL 85). Mobil tersebut kemudian dihantam oleh KRL 5181 rute Bekasi-Cikarang.
(Simulasi Kejadian (Foto: Youtube TVR Parlemen))
Dampak dari kejadian awal itu berbuntut panjang hingga memicu tabrakan lanjutan berskala besar, ketika KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi menghantam bagian belakang gerbong KRL Commuter Line rute Kampung Bandan-Cikarang.
Lasarus memaparkan bahwa rangkaian peristiwa tragis yang diawali oleh kendaraan mogok di perlintasan tidak dijaga tersebut menjadi penyebab utama jatuhnya korban jiwa dalam jumlah besar. "Peristiwa ini menewaskan 16 orang dan puluhan lain luka-luka," tuturnya menambahkan.
Sorotan Terhadap Sistem Keselamatan
Legislator menegaskan bahwa peristiwa di Bekasi Timur menambah catatan kelam bagi rekam jejak keselamatan transportasi publik di Indonesia.
Berulangnya insiden serupa dari waktu ke waktu memicu desakan kuat agar pemerintah tidak lagi berkompromi dengan standar keamanan jalur rel.
"Komisi V DPR RI selalu menekankan bahwa keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan adalah faktor mutlak dalam semua penyelenggara moda transportasi," kata Lasarus menegaskan sikap parlemen.
Saat ini, jalannya penyelidikan masih terus berkembang. Selain menuntut evaluasi operasional dari Kementerian Perhubungan dan manajemen PT KAI, pihak legislatif juga menyatakan tengah menunggu hasil investigasi teknis secara menyeluruh dari KNKT guna menentukan faktor utama kegagalan sistem penyeberangan sebidang tersebut.
