TVRINews, Jakarta
Tim Pengawas Haji DPR RI menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.
Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI setelah Timwas melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan haji di Arab Saudi.
Ketua Timwas Haji DPR RI yang juga Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan penyelenggaraan haji tahun ini secara umum menunjukkan perkembangan positif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Alhamdulillah kalau kita komparasikan secara year on year, kita harus sampaikan dengan jujur apa adanya, pelaksanaan haji tahun ini sudah melakukan lompatan transformasi yang bagus,” ujar Cucun dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.
Meski mengapresiasi sejumlah perbaikan, Cucun menegaskan masih terdapat aspek pelayanan yang perlu dibenahi. Menurutnya, evaluasi dibutuhkan agar peningkatan kualitas pelayanan dapat terus dipertahankan pada penyelenggaraan haji berikutnya.
“Yang sudah bagus ini harus dipertahankan. Kelemahan-kelemahan atau yang kurang pasti ada, dan itu menjadi catatan untuk kita perbaiki bersama,” kata Cucun.
Salah satu rekomendasi Timwas adalah memastikan jumlah jemaah dalam satu kamar tidak lebih dari empat orang. Pengaturan ini dinilai penting untuk memberikan ruang yang lebih nyaman sekaligus memudahkan jemaah mengakses berbagai fasilitas selama berada di Tanah Suci.
Timwas juga meminta pemerintah meningkatkan ketepatan distribusi makanan siap saji. Berbagai potensi gangguan distribusi di lapangan perlu diantisipasi agar kebutuhan konsumsi jemaah tetap terpenuhi sesuai jadwal.
Dari sisi transportasi, DPR mendorong penggunaan armada yang lebih ramah bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas. Ketersediaan ambulans, kursi roda, obat-obatan, serta fasilitas medis lainnya juga diminta disiapkan secara proporsional sesuai kebutuhan.
Perhatian khusus turut diberikan terhadap pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Timwas meminta pemerintah meningkatkan kualitas fasilitas di kawasan tersebut demi keselamatan dan kenyamanan jemaah.
Cucun sebelumnya menyoroti Armuzna sebagai salah satu bagian penting dalam menentukan kualitas penyelenggaraan haji.
“Yang namanya pelaksanaan haji itu yang unpredictable masih banyak. Misalkan ada kejadian penampungan di Mina masih belum terpenuhi fasilitasnya. Indikator kesuksesan haji itu adalah Arafah, Muzdalifah, Mina, dan kami masih punya catatan di sana,” ujarnya.
Selain fasilitas, Timwas merekomendasikan agar pola rekrutmen dan pelatihan petugas yang diterapkan Kementerian Haji dan Umrah dapat diperluas kepada petugas kloter dan Petugas Haji Daerah (PHD).
Menurut DPR, metode tersebut dinilai mampu membentuk petugas yang lebih disiplin, solid dalam bekerja, serta tanggap menghadapi kebutuhan jemaah.
“Hal ini perlu diperluas jangkauannya kepada para petugas kloter atau Petugas Haji Daerah,” kata Cucun.
Timwas juga memberikan catatan terkait pelaksanaan istithaah kesehatan. Pemeriksaan dan penerbitan surat keterangan istithaah diminta dilakukan lebih tertib dan cermat oleh fasilitas kesehatan di daerah.
Di sisi lain, DPR mengingatkan pemerintah agar memperhitungkan kondisi geopolitik global, perubahan harga avtur, serta fluktuasi nilai tukar dalam menentukan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
Cucun menilai seluruh catatan tersebut bukan semata-mata bentuk kritik, melainkan bagian dari upaya DPR memastikan pelayanan jemaah terus mengalami peningkatan.
“Beberapa catatan penting ini menjadi bahan evaluasi komprehensif demi pelayanan jemaah yang semakin sempurna,” ujar Cucun.
Timwas Haji DPR berharap rekomendasi tersebut segera ditindaklanjuti pemerintah sehingga penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang semakin tertata, aman, nyaman, dan mampu memenuhi kebutuhan seluruh jemaah.
