TVRINews, Jakarta
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani menilai arah kebijakan APBN 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menempatkan anggaran negara sebagai instrumen untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Christina menanggapi pidato Presiden Prabowo dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.
Menurut Christina, Presiden menegaskan APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan alat perjuangan untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik.
"Ukuran keberhasilan APBN pada akhirnya bukan hanya dilihat dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tapi seberapa nyata manfaatnya dirasakan masyarakat," kata Christina dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Sabtu, 15 Agustus 2026.
Ia menegaskan, setiap rupiah yang dikumpulkan negara harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik yang semakin baik, perlindungan yang semakin kuat, serta kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan.
Lebih lanjut, Christina menyebut prinsip tersebut juga harus tercermin dalam kebijakan pelindungan pekerja migran Indonesia. Menurutnya, negara harus hadir memberikan pelindungan kepada pekerja migran sejak sebelum berangkat ke luar negeri, selama bekerja, hingga kembali ke Tanah Air.
"Bagi pekerja migran, kehadiran negara harus dirasakan sejak sebelum bekerja ke luar negeri, selama menjalankan pekerjaannya, hingga kembali ke Tanah Air," ucapnya.
Ia menambahkan, belanja negara pada APBN 2027 juga harus mampu menjadi penggerak aktivitas ekonomi. Belanja pemerintah diharapkan tidak hanya memperkuat pelayanan publik, tetapi juga meningkatkan produktivitas, menciptakan kesempatan ekonomi, dan memperkuat daya saing masyarakat.
Di sisi lain, Christina menekankan keberpihakan terhadap rakyat harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab menjaga kesehatan fiskal negara.
Pemerintah dalam arah kebijakan RAPBN 2027 menargetkan defisit APBN berada di kisaran 1,80 persen hingga maksimal 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sekaligus berkomitmen terus menekan dan memperkecil defisit.
Menurut Christina, menjaga kesehatan fiskal penting agar pemerintah tetap memiliki ruang untuk membiayai program-program prioritas, pelayanan publik, dan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan.
