TVRINews, Jakarta
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalokasikan anggaran lebih dari Rp1,2 triliun untuk program revitalisasi satuan pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2026. Program tersebut menyasar 1.487 satuan pendidikan di seluruh jenjang.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan NTT menjadi salah satu wilayah yang mendapat prioritas revitalisasi karena masih terdapat sejumlah sekolah di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).
Program revitalisasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memenuhi arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun.
Pada 2026, sebanyak 1.487 satuan pendidikan di NTT menjadi sasaran revitalisasi dengan total alokasi Rp1.208.684.805.539. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 2025 sekaligus menjadi cakupan revitalisasi terbesar yang pernah dilaksanakan di NTT.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo, menyebut program tersebut menjadi kesempatan penting bagi NTT yang memiliki keterbatasan fiskal daerah.
“Ini sebagai kesempatan teristimewa kami, Provinsi NTT dengan kemampuan fiskal yang terbatas. Pemerintah pusat memberikan perhatian, dan pemerintah provinsi tentu akan mendukung, mengawal, serta ingin memastikan agar program strategis nasional ini bisa berlangsung dengan baik,”ungkap Kodo.
Menurut Ambrosius, revitalisasi satuan pendidikan merupakan salah satu program strategis nasional dalam pembangunan pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk NTT. Pemerintah Provinsi NTT, kata dia, mendukung pelaksanaan program tersebut dan akan mengawalnya agar berjalan sesuai tujuan.
“Target kita bahwa pendidikan bermutu untuk semua bisa kita wujudnyatakan di masa-masa yang akan datang,”tandasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (Dirjen PAUD Dikdas PNFI) Gogot Suharwoto menegaskan setiap anak berhak mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan layak, termasuk mereka yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan sarana pendidikan.
“Pada 2026, sebanyak 1.487 satuan pendidikan di Nusa Tenggara Timur menjadi sasaran revitalisasi dengan dukungan anggaran lebih dari Rp1,2 triliun. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus memperluas pemerataan layanan pendidikan, terutama bagi sekolah-sekolah yang masih membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana,”kata Gogot.
Berdasarkan data Kemendikdasmen per 7 September 2026, penerima revitalisasi mencakup berbagai jenjang pendidikan. Sebanyak 644 SD menjadi penerima terbanyak dengan nilai anggaran Rp702,88 miliar.
Selanjutnya, revitalisasi mencakup 603 PAUD dengan anggaran Rp232,46 miliar, 136 SMP sebesar Rp161,51 miliar, dan 69 SMA sebesar Rp72,71 miliar.
Dukungan juga diberikan kepada 13 SMK dengan anggaran Rp12,16 miliar, 14 SLB sebesar Rp21,72 miliar, serta delapan PKBM/SKB dengan nilai Rp5,25 miliar.
Pada 2025, sebanyak 580 satuan pendidikan di NTT juga mendapatkan dukungan pemerintah melalui program revitalisasi dan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), dengan total anggaran sekitar Rp603,5 miliar.
Pada tahun tersebut, revitalisasi mencakup 43 PAUD, 234 SD, 174 SMP, 64 SMA, 44 SMK, sembilan SLB, serta delapan SKB/PKBM. Selain itu, pemerintah mendukung pembangunan empat USB di NTT yang terdiri dari tiga satuan PAUD dan satu SMA.
Pembangunan USB tersebut berada di Kabupaten Malaka, Timor Tengah Utara, dan Sumba Barat. Program tersebut melengkapi revitalisasi sebagai upaya memperluas akses pendidikan, terutama bagi masyarakat di wilayah yang masih mengalami keterbatasan fasilitas.
Gogot menjelaskan revitalisasi sarana dan prasarana merupakan salah satu bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan. Program tersebut dilaksanakan bersamaan dengan digitalisasi pembelajaran, peningkatan kapasitas guru, serta peningkatan kualitas proses belajar mengajar.
Pada 2025, dukungan digitalisasi pembelajaran di NTT telah menjangkau 8.985 satuan pendidikan dengan nilai bantuan lebih dari Rp297,27 miliar.
“Anak-anak kita membutuhkan ruang belajar yang aman dan nyaman, tetapi pada saat yang sama mereka juga berhak mendapatkan akses terhadap pembelajaran yang semakin berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman. Karena itu, revitalisasi dan digitalisasi bukanlah pilihan salah satu. Keduanya berjalan bersama untuk mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua, termasuk bagi anak-anak di Nusa Tenggara Timur,”
Pungkasnya.
Kemendikdasmen juga memastikan pelaksanaan revitalisasi dilakukan secara akuntabel dan tepat sasaran. Pemantauan dilakukan sejak penetapan penerima, pelaksanaan pekerjaan, hingga penyelesaian dan pemanfaatan hasil revitalisasi.
Kemendikdasmen turut membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi dan masukan terkait kondisi satuan pendidikan di lapangan. Informasi tersebut dapat menjadi bahan pemerintah dalam memetakan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan agar intervensi berikutnya semakin tepat sasaran.
