TVRINews – Jakarta
Habibie Democracy Forum 2026 menggarisbawahi urgensi kepemimpinan transformatif untuk memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan, mengawal ruang digital, serta mengarahkan transisi energi yang berkeadilan di tengah dinamika global
Penyelenggaraan Habibie Democracy Forum (HDF) 2026 di Jakarta menyoroti pentingnya adaptasi kepemimpinan nasional dalam menjawab kompleksitas era digital serta tantangan struktural ekonomi. Forum tahunan yang diinisiasi oleh The Habibie Center ini menegaskan bahwa keberlangsungan sistem demokratis memerlukan penguatan pilar kelembagaan yang kokoh serta partisipasi publik yang inklusif.
Ketua Dewan Pembina The Habibie Center, Ilham Akbar Habibie, mengemukakan bahwa demokrasi merupakan entitas yang dinamis dan memerlukan pemeliharaan secara konsisten. Ia menekankan bahwa kebebasan pers memegang peranan krusial bagi para pengambil kebijakan untuk memperoleh informasi yang komprehensif.
"Sebagai pimpinan, kita harus mempunyai informasi selengkapnya, selengkap-lengkapnya agar supaya kita bisa membuat keputusan yang sebaik-baiknya," ujar Ilham dikutip Kamis 5 November 2026.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center, Dewi Fortuna Anwar, menyatakan bahwa penguatan institusi demokrasi harus ditopang oleh sistem yang multijalur agar tidak bergantung pada figur tunggal. Menurutnya, kepemimpinan yang matang juga tercermin dari keterbukaan dalam menerima kritik konstruktif.
"Jadi pemimpin yang kupingnya tidak cepat panas, tidak sensitif, tidak akan menganggap bahwa suara-suara kritis itu adalah ancaman," tutur Dewi.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti dimensi substansial dari demokrasi yang tidak sekadar dimaknai sebagai prosedur elektoral berkala. Puan mengingatkan bahwa arah kebijakan publik dewasa ini turut dihadapkan pada dominasi teknologi digital dan algoritma yang memerlukan pengawasan ketat.
"Hakikat demokrasi adalah mewujudkan aspirasi yang terkandung dalam suara rakyat, kehidupan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera," ungkap Puan dalam pidato kebangsaannya.
Selain isu tata kelola politik dan digital, rangkaian forum ini juga membedah dimensi keadilan sosial dalam transisi energi nasional. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Mohammad Jumhur Hidayat, menekankan pentingnya pelibatan tenaga kerja secara aktif sejak tahap perencanaan awal kebijakan energi guna memitigasi risiko ketimpangan.
"Pekerja harus hadir sejak perencanaan, bukan baru dipanggil ketika keputusan sudah diambil," tegas Jumhur.
Melalui penyelenggaraan forum ini, para pemangku kepentingan, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil berharap agar agenda transformasi nasional baik di sektor digital maupun transisi energi mampu dijalankan secara akuntabel demi mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
