TVRINews, Palu
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperluas akses pasar, pembiayaan, dan layanan keuangan bagi perempuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Upaya ini dilakukan melalui kegiatan Tumbuhkan Peluang Workshop 2026 di Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang melibatkan sekitar 200 pelaku UMKM.
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Pembangunan Kewilayahan, dan Pemerintah Daerah Wilayah I Kemen PPPA, Eni Widiyanti, mengatakan perempuan memiliki potensi besar sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.
Namun, keterbatasan akses pembiayaan, legalitas usaha, teknologi, dan pasar masih menjadi tantangan, ditambah beban pengasuhan serta pekerjaan domestik.
“Perempuan pelaku UMKM memiliki potensi besar sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Namun, mereka masih menghadapi keterbatasan akses pembiayaan, legalitas usaha, teknologi, dan pasar, serta beban pengasuhan dan pekerjaan domestik. Karena itu, Kemen PPPA mendorong kolaborasi lintas sektor untuk membangun ekosistem kewirausahaan yang inklusif, agar perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk mengembangkan usaha, naik kelas, dan meningkatkan kemandirian ekonominya,” ujar Eni Widiyanti dalam keterangannya, Selasa, 20 Oktober 2026.
Kegiatan yang didukung Amartha Financial, Women's World Banking (WWB), dan Indonesian Coalition for Financial Health (ICFH) ini merupakan bagian dari upaya memastikan perempuan memperoleh manfaat lebih besar dari pertumbuhan ekonomi daerah.
Eni menyebutkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Sulawesi Tengah tumbuh sebesar 8,47 persen pada 2025. Kondisi tersebut menjadi peluang untuk memperluas pengembangan UMKM perempuan, khususnya di sektor pertanian dan industri pengolahan pangan.
Menurut Eni, pemberdayaan ekonomi perempuan tidak cukup hanya melalui peningkatan keterampilan kewirausahaan. Upaya tersebut juga perlu mengatasi hambatan struktural yang membatasi akses perempuan terhadap modal dan layanan keuangan.
Melalui dukungan ICFH, Amartha, dan WWB, perempuan pelaku UMKM didorong meningkatkan kemampuan mengelola arus kas, memenuhi kebutuhan modal kerja, serta menghadapi risiko keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan finansial dan menjaga keberlanjutan usaha.
“Keberhasilan pemberdayaan ekonomi perempuan bukan hanya diukur dari jumlah perempuan yang berwirausaha, tetapi juga dari kemampuan mereka mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan memiliki kendali atas sumber daya ekonomi. Kami berharap kolaborasi ini dapat ditindaklanjuti melalui pendampingan dan kemitraan bisnis yang konkret, serta menjadi model yang dapat diperluas ke berbagai daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” jelas Eni.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah, Yudiawati V. Windarrusliana, mengatakan kegiatan ini sejalan dengan Program BERANI Harmoni, yang menjadi bagian dari agenda strategis pembangunan daerah untuk mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan melalui penguatan UMKM.
Upaya tersebut juga mendukung Gerakan 1.000 Pelaku Usaha Ekspor Sulawesi Tengah Menuju Pasar Global. Fokusnya mencakup peningkatan kualitas produk, kapasitas produksi, kemasan, pemenuhan standardisasi, dan sertifikasi agar UMKM perempuan mampu memperluas akses pasar, meningkatkan pendapatan keluarga, serta membuka peluang kerja.
Dalam kegiatan ini, perempuan pengusaha mikro dipertemukan dengan sejumlah calon mitra pasar lokal (off-taker), yakni Toko Oleh-Oleh Sri Rejeki, Sentra Inkubasi Gampiri Interaksi Lestari, dan Toko Oleh-Oleh Lecker Palu.
Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat kesiapan usaha sekaligus meningkatkan literasi dan kesehatan finansial para peserta. Melalui kemitraan ini, pelaku UMKM diharapkan memperoleh peluang pemasaran yang lebih luas dan dapat mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.
Selain membuka akses pasar, kegiatan ini memfasilitasi penguatan legalitas dan sertifikasi produk. Pendampingan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah. Sementara itu, fasilitasi sertifikasi halal diberikan melalui Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Sulawesi Selatan.
Dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk, memperkuat kepercayaan konsumen, serta memperluas akses UMKM perempuan terhadap pembiayaan dan kemitraan usaha. Dengan demikian, perempuan pelaku UMKM memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan bisnis, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat kemandirian ekonomi.
