TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar mendorong penindakan tegas terhadap praktik kecurangan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan program sekaligus memastikan dana JKN benar-benar digunakan untuk memenuhi hak masyarakat atas layanan kesehatan.
Muhaimin menegaskan, praktik kecurangan dalam pengelolaan JKN merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai gotong royong. Sebab, dana yang dikelola BPJS Kesehatan merupakan amanat seluruh rakyat Indonesia. Hal itu disampaikannya saat menghadiri The 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) 2026 di Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
"Kecurangan adalah pengkhianatan terhadap seluruh nilai gotong royong. Dana JKN ini adalah amanat seluruh rakyat Indonesia. Setiap rupiah yang dicuri adalah perampasan terhadap hak masyarakat atas layanan kesehatan," ujar Muhaimin dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com, dikutip dari siaran pers, Kamis, 19 November 2026.
Ia menjelaskan, hingga saat ini program JKN telah memberikan perlindungan kesehatan kepada 285,83 juta jiwa atau setara dengan 98,52 persen penduduk Indonesia. Capaian tersebut harus dijaga melalui tata kelola program yang profesional, transparan, dan terbebas dari praktik kecurangan.
Menurut Muhaimin, kecurangan dalam sistem JKN tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan, tetapi juga mengancam keberlangsungan perlindungan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan dan penindakan tidak dapat hanya dibebankan kepada BPJS Kesehatan, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh ekosistem kesehatan.
Ia mendorong rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan memperkuat pengendalian internal, kepatuhan, serta sistem deteksi dini. Penggunaan rekam medis elektronik dan pengawasan terhadap setiap klaim layanan kesehatan juga perlu ditingkatkan untuk menutup celah penyimpangan.
Selain memperkuat pengawasan, Muhaimin menekankan bahwa penindakan terhadap pelaku kecurangan harus dilakukan berdasarkan pembuktian objektif melalui audit medis klinis dan bukti digital. Penanganan juga harus menggunakan standar yang sama di seluruh daerah serta memastikan pelaku mengembalikan kerugian dana JKN.
Di sisi lain, ia memastikan perlindungan bagi masyarakat yang melaporkan dugaan kecurangan serta petugas kesehatan yang konsisten menjaga integritas sistem JKN.
"Kita juga bangga dan bersyukur seluruh pelapor akan mendapatkan perlindungan karena mempunyai iktikad baik. Tidak ada kriminalisasi bagi seluruh pelapor," tegasnya.
Sebagai upaya memperkuat tata kelola JKN, Muhaimin menyampaikan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat akan terus mengoordinasikan kementerian/lembaga dan berbagai pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem pencegahan hingga penanganan kecurangan.
Deklarasi dan policy brief INAHAFF, lanjutnya, akan dibawa ke dalam koordinasi lintas kementerian untuk dikawal menjadi kebijakan penguatan sistem antikecurangan JKN. Pemerintah juga membuka peluang penyempurnaan regulasi, termasuk melalui penguatan aturan hingga tingkat peraturan menteri maupun peningkatan level pengaturannya apabila diperlukan.
Muhaimin turut menyambut terbentuknya Perhimpunan Antifraud Kesehatan Indonesia sebagai wadah kolaborasi tenaga kesehatan, pengelola rumah sakit, akademisi, dan berbagai pihak dalam memperkuat upaya pencegahan kecurangan di sektor kesehatan.
Ia mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah, peserta JKN, rumah sakit, dunia usaha, hingga aparat penegak hukum, untuk memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga dana JKN.
Menurutnya, semangat gotong royong harus menjadi landasan agar dana yang dihimpun dari masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal bagi seluruh peserta yang berhak mendapatkan layanan kesehatan.
"BPJS Kesehatan ini bukan milik pemerintah saja, bukan milik orang per orang, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Kepemilikan ini penting agar seluruh manajemen dan tata kelolanya bisa terus terjaga di masa depan," tuturnya.










