TVRINews, Jakarta
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dengan menekankan prinsip keadilan dan pemulihan bagi korban dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 dengan agenda Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan.
Dalam penyampaian laporannya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa proses penyusunan beleid tersebut mengedepankan prinsip partisipasi publik bermakna atau meaningful participation.
Komisi III menyelenggarakan sedikitnya 87 kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan melibatkan para pakar, akademisi, organisasi masyarakat, hingga mahasiswa.
Selain itu, Komisi III menggelar kunjungan kerja spesifik dan kunjungan reses bertema perampasan aset ke 15 provinsi, serta 46 anggota Komisi III melaksanakan kunjungan spesifik ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyosialisasikan pembentukan regulasi ini.

(Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Kamis, 19 November 2026. [Foto: TVR Parlemen])
Habiburokhman juga memaparkan bahwa arsitektur hukum RUU Perampasan Aset bertumpu pada empat pilar utama yang berlandaskan keadilan dan pemulihan, yakni:
Pilar pertama, asas dan ruang lingkup, yang menghormati hak asasi manusia, proporsionalitas, memperluas cakupan ke kejahatan finansial atau berbasis teknologi informasi, serta mempertahankan sanksi pidana berat termasuk pidana mati terhadap koruptor.
Pilar kedua, prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan penyalahgunaan wewenang atau abuse of power.
Pilar ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan siklus penuh oleh badan profesional independen berbasiskan sistem informasi aset.
Pilar keempat, restorasi berkeadilan yang memberikan jaminan pengembalian aset kepada korban serta perlindungan proporsional bagi pihak ketiga yang beriktikad baik.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi laporan hasil pembahasan yang disampaikan Ketua Komisi III DPR RI. Ia menyoroti bahwa RUU tersebut telah berada di DPR selama 18 tahun dan kini diputuskan serta disahkan menjadi undang-undang.

(Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis, 19 November 2026. [Foto: TVR Parlemen])
"Tadi juga sudah disampaikan bahwa hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Puan.
Puan menambahkan, berbagai langkah partisipasi publik bermakna telah dijalankan, mulai dari 87 kegiatan RDP dan RDPU, 15 kunjungan kerja di 15 provinsi, kunjungan ke 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi akar rumput, hingga penelitian, penelaahan, dan evaluasi agar tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lain seperti KUHAP dan KUHP.
Ia berharap undang-undang tersebut dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara serta sesuai dengan tujuan awal yang diinginkan masyarakat tanpa maksud lain.
Dalam proses pengambilan keputusan, Puan kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi dan anggota dewan atas pengesahan regulasi tersebut.
"Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan jadi undang-undang? Setuju, ya?" tanya Puan yang disambut persetujuan peserta rapat.
Puan kembali menegaskan persetujuan tersebut kepada seluruh anggota dewan sebelum RUU resmi disahkan menjadi undang-undang.
"Selanjutnya, kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota dewan apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju! Terima kasih, alhamdulillah," ujar Puan.










