TVRINews, Jakarta
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyoroti urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 dengan agenda Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan.
Dalam laporannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa gagasan regulasi tersebut telah diusulkan sejak 18 tahun lalu dan telah berproses secara intensif di Komisi III DPR RI selama lebih dari satu tahun, tepatnya sejak Agustus 2025. Menurut dia, pengesahan beleid ini didorong oleh transformasi paradigma keadilan dan pemulihan.
"Kondisi saat ini bahwa tujuan penghukuman sebelumnya hanya adalah pemenjaraan pelaku pidana. Lalu hanya bergantung pada putusan pidana final, fragmentasi pengelolaan, dan korupsinya konvensional. Sementara paradigma dalam Undang-Undang Perampasan Aset bukan hanya pemenjaraan pelaku pidana, tapi pemulihan kerugian negara dan kerugian korban," ujar Habiburokhman dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Ia menambahkan, hukum acara dalam RUU tersebut disempurnakan menjadi mekanisme tanpa putusan pidana atau non-conviction based, dilengkapi sistem pengelolaan terpadu berbasis teknologi informasi yang independen. Ruang lingkupnya pun dirancang mengakomodasi tindak pidana korupsi serta tindak pidana lain dengan banyak korban, seperti investasi fiktif dan kejahatan finansial modern, dengan mengedepankan perspektif korban.
Selama proses penyusunan, Habiburokhman menyebut Komisi III mengedepankan prinsip partisipasi publik bermakna atau meaningful participation melalui sedikitnya 87 kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan melibatkan pakar, akademisi, organisasi masyarakat, hingga mahasiswa. Komisi III juga menggelar kunjungan kerja spesifik dan reses ke 15 provinsi, sementara 46 anggota Komisi III melaksanakan kunjungan spesifik ke daerah pemilihan masing-masing.
Seluruh tahapan pembahasan, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat Panja, hingga rapat Timus dan Timsin untuk penyempurnaan redaksi, diklaim dibuka dengan akses publik penuh, baik melalui kehadiran langsung di balkon, siaran kanal YouTube DPR dan TV Parlemen, pengunggahan draf di laman resmi DPR, maupun pemantauan mahasiswa magang.
Dari sisi substansi, Habiburokhman menyampaikan bahwa Komisi III telah melakukan uji tuntas atas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) serta menyempurnakan judul RUU dari semula RUU Perampasan Aset Tindak Pidana menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya berdasarkan masukan masyarakat sipil.
Ia juga merinci arsitektur hukum RUU Perampasan Aset yang bertumpu pada empat pilar utama, yakni:
* Pilar pertama, asas dan ruang lingkup, yang menghormati hak asasi manusia, proporsionalitas, memperluas cakupan ke kejahatan finansial atau berbasis teknologi informasi, serta tetap mempertahankan sanksi pidana berat termasuk pidana mati bagi koruptor.
* Pilar kedua, prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan penyalahgunaan wewenang atau abuse of power.
* Pilar ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan siklus penuh oleh badan profesional independen berbasis sistem informasi aset.
* Pilar keempat, restorasi berkeadilan yang menjamin pengembalian aset kepada korban serta perlindungan proporsional bagi pihak ketiga yang beriktikad baik.
Habiburokhman mengungkapkan bahwa dalam pengambilan keputusan tingkat pertama sebelumnya, seluruh fraksi di Komisi III DPR RI bersama pihak pemerintah telah menyetujui RUU tersebut untuk dibawa ke rapat paripurna.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, jajaran menteri, pimpinan DPR RI, pimpinan dan anggota Komisi III, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Nazaruddin Dekgam, Wakil Ketua Panja Soedeson Tandra, Badan Keahlian DPR Prof. Bayu, kalangan akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta insan media massa.
"Alhamdulillah hari ini kita sampai ke tingkat pertama dan kita mohon agar kiranya dalam pengambilan keputusan ini RUU ini bisa disahkan menjadi undang-undang," kata Habiburokhman menutup penyampaian laporannya.










