TVRINews, jakarta
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda tunggal pembicaraan tingkat dua atau pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 19 November 2026. Rapat paripurna tersebut dibuka setelah memenuhi kuorum kehadiran anggota dewan.
Menurut catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna telah ditandatangani oleh 361 anggota DPR RI dari seluruh fraksi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 254 anggota hadir secara langsung, sementara sisanya tercatat izin, berhalangan, atau sakit.
“Dengan demikian, kuorum telah tercapai dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2026–2027, hari Kamis tanggal 19 November, dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” ujar Puan.
Puan menjelaskan, agenda pembicaraan tingkat dua pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI bersama pimpinan fraksi-fraksi pada 12 November 2026.
“Sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR RI antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 12 November 2026, acara rapat paripurna hari ini adalah pembicaraan tingkat dua pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya,” tuturnya.
Dalam rapat paripurna ini, unsur pemerintah yang turut hadir di ruang sidang meliputi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), serta jajaran Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretariat Negara.
Puan juga memaparkan mekanisme pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat dua mengacu pada ketentuan Pasal 164 ayat 1 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Tahapan tersebut diawali penyampaian laporan yang memuat proses pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat satu.
“Pernyataan persetujuan atau penolakan dari fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR, dan pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya,” jelas Puan mengenai rangkaian tahapan berikutnya.










