TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat pengawasan dan memberantas praktik kecurangan (fraud) dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Menurut Muhaimin, upaya tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan program JKN agar dana yang bersumber dari APBN dan iuran peserta benar-benar dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Hal itu disampaikannya saat menghadiri The 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) 2026 di Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
"Kepada para regulator, kepada seluruh aparat penegak hukum, BPJS Kesehatan, dan dunia usaha, mari kita bersama-sama menutup seluruh celah-celah tata kelola yang memungkinkan terjadi kecurangan," ujar Muhaimin dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com, dikutip dari siaran pers, Kamis, 19 November 2026.
Muhaimin menegaskan, kecurangan dalam penyelenggaraan JKN bukan sekadar persoalan tata kelola, tetapi juga tindakan yang merugikan seluruh peserta. Sebab, dana yang seharusnya digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat justru berisiko hilang akibat praktik yang tidak bertanggung jawab.
Karena itu, ia mendorong pembaruan pedoman fraud JKN, penguatan pengawasan dan deteksi dini, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
"Perbaharui terus pedoman fraud JKN, perkuat pengawasan dan deteksi dini, mari kita optimalkan kemampuan teknologi, mari kita lindungi para pelapor, dan kita lindungi para pekerja serta penuhi kewajiban iuran kita semua," katanya.
Kemudian, ia juga mengingatkan bahwa keberlanjutan JKN tidak bisa hanya mengandalkan dukungan anggaran pemerintah. Seluruh pihak, mulai dari rumah sakit, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, peserta, hingga pemangku kepentingan lainnya harus memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga pengelolaan dana JKN.
Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tambahan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk memperkuat ketahanan BPJS Kesehatan pada 2026. Dengan tambahan tersebut, total dukungan APBN untuk BPJS Kesehatan tahun ini mencapai lebih dari Rp60 triliun.
Dukungan tersebut, menurutnya, menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan program JKN. Namun, besarnya anggaran juga harus diimbangi dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
"Tahun ini Presiden memberikan tambahan Rp20 triliun untuk penguatan BPJS Kesehatan. Artinya, tahun ini Rp60 triliun lebih uang APBN kita kucurkan di BPJS. Ini bukti bahwa pemerintah terus berkomitmen," ucapnya.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menjelaskan, tambahan anggaran Rp20 triliun dari pemerintah telah diterima dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp10 triliun telah digunakan untuk pembayaran klaim pelayanan kesehatan.
Adapun pencairan tahap kedua sebesar Rp10 triliun akan dilakukan setelah BPJS Kesehatan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Kementerian Keuangan serta melalui proses pemeriksaan dan pembahasan.
Hingga saat ini, program JKN telah memberikan perlindungan kesehatan kepada 285,83 juta jiwa atau setara 98,52 persen penduduk Indonesia. Cakupan perlindungan tersebut perlu dijaga melalui penguatan tata kelola dan pencegahan kecurangan agar manfaat JKN dapat terus dirasakan masyarakat.










