TVRINews – Jakarta
Pengungkapan jaringan penyelewengan energi bersubsidi dan tambang ilegal di Jawa Tengah dinilai krusial untuk melindungi daya beli serta hak ekonomi masyarakat.
Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah membongkar sindikat penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji bersubsidi serta praktik pertambangan tanpa izin. Operasi penegakan hukum tersebut berhasil menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp50,07 miliar.
Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menilai langkah kepolisian tersebut merupakan instrumen penting dalam memastikan alokasi anggaran negara tepat sasaran. Penindakan terhadap distribusi ilegal komoditas bersubsidi dinilai berdampak langsung pada perlindungan kelompok masyarakat yang bergantung pada energi berharga terjangkau.
Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi III Bakom RI, Kurnia Ramadhana, menyatakan bahwa pengungkapan kasus ini memiliki dimensi perlindungan publik yang luas, melampaui sekadar penindakan pidana semata.
"Pengungkapan ini bukan semata-mata soal menindak pelaku. Ada kepentingan masyarakat yang harus dilindungi, karena subsidi energi memang ditujukan untuk membantu mereka yang berhak," ujar Kurnia melalui keterangan resmi yang dikutip Kamis, 19 November 2026.
Secara ekonomi, pemerintah mengalokasikan dana subsidi untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli kelompok rentan maupun sektor produktif tertentu. Ketika komoditas tersebut dialihkan untuk kepentingan komersial ilegal, efektivitas fiskal negara menjadi terganggu dan hak warga tergerus.
"Negara mengalokasikan anggaran untuk menjaga keterjangkauan energi. Maka harus dipastikan anggaran itu tidak justru dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak," tegas Kurnia.
Konstitusi dan Tata Kelola Sumber Daya
Selain sektor energi hilir, pengungkapan aktivitas pertambangan ilegal di Jawa Tengah juga menyoroti urgensi tata kelola sumber daya alam yang patuh hukum. Eksploitasi mineral tanpa izin tidak hanya merugikan kas negara dari sisi penerimaan, tetapi juga mencederai prinsip keadilan ekonomi nasional.
Kurnia menjelaskan bahwa intervensi hukum negara dalam sektor pertambangan merupakan implementasi langsung dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan pengelolaan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat.
"Prinsipnya, sumber daya alam harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Karena itu, ketika ada pihak yang mengambil keuntungan melalui aktivitas ilegal, negara berkepentingan untuk menghentikannya dan memastikan pengelolaan sumber daya alam tetap berada dalam koridor hukum," kata Kurnia.
Penelusuran Jaringan Penadah
Guna memastikan praktik serupa tidak kembali berulang, pemerintah mendorong aparat penegak hukum untuk memperluas penyidikan hingga ke level pemodal dan penadah. Penindakan yang hanya menyasar operator di lapangan dinilai belum cukup untuk meruntuhkan ekosistem kejahatan terorganisasi tersebut.
Melalui penelusuran rantai pasok dan aliran dana secara menyeluruh, kepolisian diharapkan mampu memutus mata rantai distribusi gelap BBM bersubsidi maupun hasil tambang ilegal dari hulu ke hilir.
"Pemerintah sepenuhnya mendukung langkah kepolisian untuk membongkar tuntas praktik ilegal ini. Pelaku kejahatan bukan sekadar yang melakukan, tapi juga pihak-pihak yang mendapatkan manfaat serta keuntungan dari praktik ilegal ini," tutup Kurnia dalam rilis resmi Bakom RI tersebut.










