TVRINews, Jakarta
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan mempercepat penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi pemerintahan sekaligus memperkuat berbagai program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026.
Presiden Prabowo mengatakan pemerintah menyadari masih terdapat berbagai persoalan dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari rendahnya efisiensi hingga banyaknya regulasi yang dinilai menghambat pelayanan publik.
Sehingga, pemerintah akan terus melakukan deregulasi dan mempercepat implementasi sistem pemerintahan digital melalui GovTech, termasuk penerapan Single National Identity Card sebagai identitas nasional terpadu.
"Kita tahu bahwa efisiensi kita masih kurang, regulasi kita terlalu banyak, peraturan kita terlalu banyak. Kita harus sederhanakan pemerintahan," ujar Presiden Prabowo, Senin, 20 Juli 2026.
Ia menegaskan seluruh kementerian dan lembaga diminta menyelaraskan berbagai peraturan dengan semangat penyederhanaan birokrasi, deregulasi, dan peningkatan efisiensi pemerintahan.
Selain reformasi birokrasi, Presiden Prabowo juga menilai Indonesia kini memiliki sistem perlindungan sosial yang semakin kuat sebagai hasil pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh berbagai pemerintahan.
Menurutnya, berbagai program bantuan sosial saat ini telah menjangkau puluhan juta masyarakat, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Sembako, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hingga Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Presiden Prabowo menyebut sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat memperoleh bantuan melalui Program Keluarga Harapan.
Kemudian, lebih dari 22 juta siswa menerima manfaat Program Indonesia Pintar dan sekitar 1,2 juta mahasiswa memperoleh bantuan pendidikan melalui KIP Kuliah.
Di sektor kesehatan, sebanyak 96,8 juta masyarakat telah tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
Presiden Prabowo menegaskan berbagai program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan.
"Keberpihakan kita kepada orang miskin luar biasa," kata Presiden Prabowo.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengkaji skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya agar jumlah penerima manfaat dapat diperluas.
Ia mengusulkan bantuan tidak hanya diberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi juga berupa material bangunan seperti semen, genteng, kayu, maupun baja ringan sehingga lebih banyak masyarakat dapat menikmati program perbaikan rumah.
Presiden Prabowo berharap reformasi birokrasi dan penguatan perlindungan sosial berjalan beriringan agar pelayanan publik semakin efektif sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
