TVRINews, Bogor
Pemerintah terus memperluas program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah untuk membantu masyarakat mendapatkan hunian yang layak, sehat, dan nyaman. Pada 2026, Kabupaten Bogor memperoleh alokasi sebanyak 10.000 unit rumah, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 1.346 unit.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait meninjau langsung hasil pelaksanaan program BSPS di Kampung Bojong Sentul, Desa Setu Sari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu, 15 November 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP bersama Ibu Shinta Maruarar Sirait memeriksa tiga rumah warga yang telah selesai direnovasi melalui program bedah rumah. Ketiga penerima bantuan merupakan warga lanjut usia yang sudah tidak bekerja dan masih bergantung pada dukungan anak-anak mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Menteri PKP menegaskan, pemerintah mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program BSPS. Karena itu, awak media dipersilakan memeriksa langsung hasil renovasi rumah penerima bantuan untuk memastikan kualitas pekerjaan di lapangan.

"Teman-teman media bisa langsung investigasi kondisi rumahnya setelah dibedah. Di sini kita transparan dan objektif dalam memastikan bedah rumah terlaksana dengan baik," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com, dikutip dari siaran pers, Senin, 16 November 2026.
Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa program BSPS diberikan secara gratis dan tidak dipungut biaya apa pun kepada masyarakat penerima manfaat. Dalam kesempatan tersebut, Maruarar turut memasang peneng atau tanda penerima bantuan pada salah satu rumah warga.
Selain Kabupaten Bogor, alokasi BSPS di Jawa Barat juga mengalami peningkatan signifikan. Pada 2026, Jawa Barat mendapatkan alokasi sebanyak 49.229 unit rumah, menjadikannya provinsi dengan alokasi BSPS terbesar secara nasional. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 2025 yang sebanyak 6.367 unit rumah.
Maruarar menyebut peningkatan alokasi tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH).
"Presiden Prabowo sangat sayang kepada rakyatnya. Di Jawa Barat naik 673 persen untuk alokasi program bedah rumahnya," ungkapnya.
Adapun dari tiga rumah yang ditinjau, salah satunya merupakan milik Boya Bin Imam yang dihuni tiga orang. Meski sudah tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan tetap, keluarga tersebut turut memberikan dukungan swadaya sebesar Rp6 juta untuk membantu proses renovasi.
Selanjutnya, rumah milik Deri yang tinggal seorang diri. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Deri mengandalkan kiriman bulanan dari anaknya. Sementara itu, rumah milik Remat dihuni empat orang dan keluarganya juga memberikan dukungan swadaya sebesar Rp6 juta yang bersumber dari pemberian anak penerima bantuan.
Berdasarkan hasil peninjauan, ketiga rumah tersebut telah selesai diperbaiki dan kini memiliki kondisi yang lebih layak, sehat, serta nyaman dibandingkan sebelum mendapatkan bantuan.
Maruarar menilai keberhasilan pelaksanaan program BSPS tidak terlepas dari proses pendataan, survei, verifikasi, hingga pelaksanaan pembangunan yang dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.
Ia menegaskan, Kementerian PKP akan terus memperkuat pelaksanaan program bedah rumah melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk anggota legislatif, pemerintah daerah, tenaga pendamping masyarakat, keluarga penerima manfaat, dan masyarakat setempat.
Program BSPS menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi jumlah rumah tidak layak huni sekaligus mendukung Program 3 Juta Rumah yang merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Melalui peningkatan alokasi bantuan dan semangat gotong royong, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah dapat menempati hunian yang layak, sehat, dan aman.










