TVRINews, Jakarta
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan bahwa tantangan terbesar dalam tata kelola kecerdasan artifisial (AI) saat ini bukan lagi hanya pada aspek teknologi, melainkan bagaimana nilai dan etika dapat diwujudkan menjadi regulasi yang tegas dan memiliki kekuatan hukum.
Dalam audiensi bersama Globethics di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Rabu (13/05/2026), Wamen Nezar menyoroti pentingnya regulasi yang mampu memberikan sanksi bagi pelanggaran etika dalam pengembangan maupun pemanfaatan AI.
“Etika itu tidak bekerja secara interaktif. Tanpa dasar hukum, ia tidak punya daya paksa. Karena itu, tantangannya adalah bagaimana etika dapat diturunkan menjadi regulasi yang jelas, lengkap dengan sanksi dan hukuman,” ujar Nezar dalam keterangannya, Kamis, 14 Mei 2026.
Menurutnya, masih ada perusahaan teknologi yang belum menempatkan aspek etika sebagai bagian penting dari mitigasi risiko. Meski begitu, ia melihat adanya perubahan arah dan kesadaran baru.
“Sekarang sudah mulai tumbuh kepedulian. Risiko etis sudah masuk dalam kategori risiko perusahaan teknologi, sesuatu yang dulu sama sekali tidak ada. Ini kemajuan penting,” ungkapnya.
Ia juga menyebut bahwa semakin banyak perusahaan yang merekrut lulusan humaniora dan filsafat untuk membantu memastikan produk-produk teknologi yang bersentuhan dengan manusia tetap berada dalam koridor etika.
Lebih jauh, Wamen Nezar menilai bahwa isu etika akan semakin krusial seiring berkembangnya teknologi AI yang sering kali menyentuh ranah nilai dan norma fundamental masyarakat.
“Dalam pengembangan AI akan selalu ada potensi konflik nilai, norma, bahkan visi. Apalagi sebagian besar model AI, khususnya generative AI berbasis Large Language Model, berasal dari negara-negara Barat. Sangat mungkin terjadi perbedaan nilai dengan konteks Indonesia,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Wamen Nezar menyampaikan dukungannya terhadap rencana penyelenggaraan Global Ethics Forum di Indonesia pada Oktober mendatang. Ia berharap forum tersebut dapat menghasilkan kesepakatan internasional mengenai penerapan etika dalam teknologi.
“Kita berharap ada konsensus global agar etika bisa menempati posisi strategis, sejajar dengan aspek teknis dan bisnis dalam pengembangan AI,” tegasnya.
