TVRINews, Jakarta
Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menegaskan bahwa penyelenggaraan World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 menjadi momentum strategis untuk mendorong potensi ekonomi kreatif (ekraf) Indonesia ke panggung global. Indonesia bersiap menjadi tuan rumah forum ekraf internasional dan multilateral terbesar di dunia tersebut yang akan berlangsung pada 21-23 Oktober di Kempinski Hotel, Jakarta.
Persiapan ini sejalan dengan mandat Presiden RI Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf).
“WCCE tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat reputasi dan kepemimpinan Indonesia dalam ekonomi kreatif internasional, sekaligus mendorong ekonomi kreatif sebagai agenda pembangunan global pasca SDGs yang akan berakhir pada tahun 2030,” kata Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya dalam konferensi pers di auditorium Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Jakarta, Kamis 15 Oktober 2026.
WCCE 2026 akan mempertemukan para pemimpin ekraf dunia, pembuat kebijakan, pelaku usaha, kreator, komunitas, akademisi, hingga investor. Mengusung tema “Inclusively Creative”, forum ini bertujuan menjembatani kesenjangan ekonomi dan budaya tanpa memandang usia, gender, latar belakang, maupun wilayah.
Sejak diinisiasi Indonesia pada 2018, WCCE telah berkembang menjadi platform global yang mempertemukan berbagai unsur ekosistem ekraf. Gelaran tahun ini merupakan forum kelima sekaligus kali ketiga bagi Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah. Delegasi dari 80 negara dan organisasi internasional dijadwalkan hadir.
“Adapun tujuan dari konferensi internasional ini adalah, yang pertama menghasilkan setara dalam pembangunan ekonomi kreatif dunia yang akan dituangkan dalam sebuah dokumen yang diberi nama ‘Jakarta Vision on Creative Economy’,” ucap Riefky.
Riefky menjelaskan dokumen tersebut mencakup empat pilar utama, yaitu teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan transformasi digital; keberlanjutan, ekonomi sirkular, dan desain regeneratif; kekayaan intelektual dan hak pekerja kreatif; serta inklusivitas ekosistem kreatif dan pemberdayaan komunitas. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar pembahasan resolusi PBB mengenai ekonomi kreatif.
Menteri Ekraf berharap forum ini mampu memperkuat jejaring kolaborasi lintas sektor serta memacu kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional melalui peningkatan investasi dan perluasan akses pasar.
Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono menyatakan pemerintah berkomitmen memastikan kreativitas lokal terhubung dengan jaringan global melalui strategi komunikasi yang terukur dan sinergi bersama media.
“Media adalah mitra utama pemerintah dalam ditegaskan kebijakan pemerintah. Kami mengajak (media) mengangkat kisah para pelaku kreatif dari berbagai daerah. Cerita mereka adalah wajah sesungguhnya dari angka-angka (statistik) yang disebutkan,” ujar Fadli dalam konferensi pers.
Fadli menegaskan sektor ekonomi kreatif memiliki posisi vital dalam visi Presiden Prabowo karena menjadi penopang utama perekonomian nasional dan daerah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Bruto (PDB) sektor ekonomi kreatif Indonesia tumbuh 6,86 persen pada 2025 dengan nilai mencapai Rp1.757,87 triliun. Angka pertumbuhan tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen. Selain itu, sektor ekraf tercatat menyerap 27,4 juta tenaga kerja atau 18,70 persen dari total tenaga kerja nasional.
Data ini menunjukkan besarnya keterlibatan masyarakat dalam industri kreatif, mulai dari pembatik, desainer, pembuat gim, hingga kreator film.
Bakom menekankan pentingnya peran media untuk menyebarluaskan narasi positif mengenai kontribusi sektor ekraf dalam mendorong perekonomian daerah.
“Pemerintah memandang ekonomi kreatif sebagai simbol kekuatan nasional. Kekuatan ini tumbuh dari daerah, dari tangan para kreator di seluruh nusantara,” kata Fadli.
Bakom tidak hanya akan menginisiasi dialog intensif dengan media, tetapi juga menjamin seluruh informasi terkait program pemerintah di bidang ekraf dan penyelenggaraan WCCE tersampaikan secara optimal.
“Badan Komunikasi Pemerintah akan mendukung penuh penyebaran informasi WCCE. Kami akan memastikan pesan-pesan kuncinya sampai ke masyarakat dengan bahasa yang tentunya mudah dipahami,” ucapnya.
