TVRINews, Jakarta
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan penghapusan denda administratif bagi penduduk yang bepergian tanpa membawa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atau Identitas Kependudukan Digital (IKD). Usulan tersebut disampaikan pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Kependudukan (Adminduk) bersama Komisi II DPR RI.
Tito mengatakan, pengaturan sanksi dalam RUU Adminduk perlu mempertimbangkan aspek proporsionalitas dan tidak boleh menghambat pemenuhan hak masyarakat maupun pelayanan publik.
"Pemerintah memandang bahwa pengaturan sanksi harus disusun secara proporsional, konsisten, dan memiliki hubungan yang jelas dengan kewajiban maupun larangan yang diatur dalam RUU yang sudah disampaikan oleh DPR,"ujar Tito dalam keterangan yang diterima tvrinews di Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Ia menegaskan, penerapan sanksi tetap diperlukan, tetapi harus disesuaikan dengan kewajiban yang diatur agar tidak menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat.
"Sanksi tidak dirumuskan secara berlebihan sehingga justru menghambat pemenuhan hak penduduk atau pelaksanaan pelayanan, meskipun tetap ada," sambungnya.
Tito menjelaskan, penghapusan denda bagi penduduk yang tidak membawa KTP-el atau IKD diperlukan karena penerapan identitas kependudukan digital masih dalam tahap pengembangan. Menurutnya, tingkat kepemilikan IKD masyarakat saat ini baru mencapai 11 persen sehingga penerapannya perlu dilakukan secara bertahap.
"Pemerintah mengusulkan penghapusan denda administratif terhadap penduduk yang bepergian tanpa membawa KTP elektronik atau IKD, karena ini masih berproses. Kepemilikan IKD masih perlu didorong secara bertahap, yang saat ini sudah tadi 11%, baru 11%. Jadi kita harus, kami harus fair juga perlu dilakukan secara bertahap," paparnya.
Ia juga menilai kewajiban membawa identitas digital dalam setiap situasi berpotensi menyulitkan masyarakat. Karena itu, penerapan kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan prinsip pelayanan yang inklusif.
"Sementara kewajiban yang membawa identitas digital dalam setiap keadaan berpotensi membebani penduduk dan tidak sejalan dengan prinsip layanan inklusif,"ucapnya.
Menurut Tito, peningkatan penggunaan IKD sebaiknya dilakukan melalui sosialisasi yang lebih luas dan kemudahan akses bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat fasilitas verifikasi identitas agar pelayanan administrasi kependudukan tetap berjalan dengan baik.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga menyoroti pengaturan sanksi administratif bagi pegawai atau pejabat penyelenggara serta pengguna layanan yang tidak memenuhi kewajiban pemadanan dan pengintegrasian nomor identitas layanan publik dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Hal serupa juga berlaku terhadap kewajiban integrasi sistem informasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
"Rumusan tersebut perlu diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ASN atau aparatur sipil negara dan mekanisme penjatuhan sanksi administrasi yang berlaku,"tandasnya.
Tito berharap pengaturan sanksi dalam RUU Adminduk dapat disusun secara selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus memastikan pelayanan administrasi kependudukan berjalan efektif tanpa membebani masyarakat.










