TVRINews, Jakarta
Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan Indonesia memiliki 111 pulau terluar, dengan 69 pulau di antaranya belum berpenduduk. Sementara itu, 42 pulau lainnya telah dihuni masyarakat dan membutuhkan perhatian pemerintah, terutama dalam pemenuhan infrastruktur serta pelayanan dasar.
Maruli mengatakan, pulau-pulau terluar yang berpenduduk masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari keterbatasan air bersih, pasokan listrik, hingga akses transportasi. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah terdepan Indonesia.
"Dari 111 pulau terluar yang kita miliki, 42 di antaranya berpenduduk, 69 tidak ada penduduknya. Paling tidak yang 42 berpenduduk ini kita bisa tingkatkan kesejahteraannya," ujar Maruli dalam keterangan yang diterima tvrinews, Senin, 16 November 2026.
Ia menjelaskan, dari 69 pulau yang tidak berpenduduk, sebanyak 14 pulau telah ditempatkan personel TNI dan Polri. Namun, kondisi di sejumlah pulau tersebut masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendukung.
"Hampir seluruhnya tidak punya air, yang punya masalah listrik hampir seluruhnya,"lanjutnya.
Menurutnya, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan kawasan pulau terluar agar masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut mendapatkan akses kehidupan yang lebih layak.
Maruli menyebutkan, dirinya telah mengunjungi sejumlah pulau terluar, termasuk empat pulau yang tidak berpenduduk serta beberapa pulau yang telah dihuni masyarakat. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kebutuhan pembangunan dan kondisi wilayah.
BNPPDT juga menyiapkan sejumlah program pembangunan yang mencakup penyediaan energi listrik, infrastruktur, transportasi, serta pengembangan potensi ekonomi masyarakat.
Salah satu upaya yang direncanakan adalah pemanfaatan energi terbarukan melalui pemasangan tenaga surya atau solar cell. Langkah ini diharapkan menjadi solusi bagi wilayah kepulauan yang sulit mendapatkan pasokan listrik.
Selain itu, pembangunan sarana transportasi akan disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing pulau agar mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan pokok dapat berjalan lebih baik.
Maruli menegaskan, pembangunan kawasan perbatasan dan pulau terluar tidak hanya berkaitan dengan pengamanan wilayah negara, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap penguatan BNPPDT dapat mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan sehingga masyarakat tidak merasa tertinggal dan tetap mendapatkan pelayanan yang layak sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.










