TVRINews, Jakarta
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI belum memberikan kepastian mengenai perubahan jadwal sidang paripurna pengisian jabatan Wakil Presiden. Keputusan tersebut akan dibahas dalam rapat gabungan setelah MPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan, surat Presiden diterima pada Senin, 16 November 2026. Namun, ia belum membeberkan substansi surat tersebut karena masih akan dibicarakan bersama pimpinan dan anggota MPR.
"Kami baru saja menerima surat dari Presiden sekitar pukul 11.10 WIB. Mengenai isi dan tindak lanjutnya, nanti akan kami bahas terlebih dahulu dalam rapat gabungan," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Muzani meminta publik tidak berspekulasi mengenai isi surat maupun keputusan yang akan diambil MPR. Ia memastikan hasil rapat gabungan akan disampaikan kepada awak media setelah pembahasan selesai.
"Untuk hasilnya, mohon menunggu. Setelah kami membicarakannya dalam rapat gabungan, tentu akan kami sampaikan kepada teman-teman media," katanya.
Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah usulan penggeseran sidang paripurna pengisian jabatan Wakil Presiden dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.
Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Habiburokhman sebelumnya menyampaikan, usulan perubahan jadwal tersebut muncul dari sejumlah fraksi dengan mempertimbangkan agenda kegiatan DPR dan DPD yang berpotensi berlangsung bersamaan.
"Pertimbangannya karena ada beberapa agenda kedewanan yang waktunya berbenturan, baik di DPR maupun DPD, termasuk kegiatan komisi dan kunjungan kerja," ungkap Habiburokhman.
Selain penyesuaian agenda kedewanan, keterbatasan waktu pemeriksaan persyaratan calon wakil presiden juga menjadi perhatian. Habiburokhman menyebut tahapan verifikasi hanya memiliki waktu 14 hari sehingga persiapan dokumen perlu dilakukan lebih awal.
"Jangan sampai waktu verifikasi yang hanya 14 hari itu justru terkendala persoalan administrasi. Karena itu, persiapan perlu dimulai sejak sekarang," tegasnya.
MPR selanjutnya akan membahas berbagai pertimbangan tersebut dalam rapat gabungan untuk menentukan langkah dan jadwal pelaksanaan sidang paripurna. Keputusan resmi mengenai perubahan agenda masih menunggu hasil pembahasan internal MPR.










