TVRINews, Semarang
Kementerian Perhubungan memperketat pengawasan terhadap kesiapan armada kapal penumpang menjelang masa Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kapal yang beroperasi memenuhi standar keselamatan dan kelaiklautan.
Melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kemenhub menggelar uji petik terhadap sejumlah kapal penumpang di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, pada 11-13 November 2026.
Dua kapal yang menjadi sasaran pemeriksaan yakni Dharma Kartika VII dan Dharma Ferry 2. Pemeriksaan melibatkan tim Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, Marine Inspector KSOP Kelas I Tanjung Emas, Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Tanjung Emas, serta operator PT Dharma Lautan Utama.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Samsuddin, mengatakan uji petik merupakan langkah antisipasi pemerintah untuk memastikan kesiapan kapal sebelum terjadi peningkatan jumlah penumpang selama libur akhir tahun.
"Keselamatan pelayaran merupakan prioritas utama yang tidak dapat ditawar. Kami ingin memastikan setiap kapal yang beroperasi selama periode Nataru benar-benar memenuhi persyaratan keselamatan," ujar Samsuddin dalam keterangan tertulis, Senin, 16 November 2026.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua kapal dinyatakan laiklaut dengan sejumlah catatan rekomendasi. Operator diminta segera melakukan perbaikan dan menindaklanjuti seluruh temuan tim pemeriksa sebelum kapal digunakan untuk melayani penumpang.
Samsuddin menegaskan, kesiapan armada tidak hanya dilihat dari kondisi teknis kapal, tetapi juga kelengkapan peralatan keselamatan dan kesiapan awak kapal.
"Seluruh aspek teknis kapal, perlengkapan keselamatan, serta kesiapan awak kapal harus dipastikan dalam kondisi baik sebelum kapal dioperasikan. Kami meminta operator tidak menunda pembenahan hingga mendekati puncak angkutan Nataru," tegasnya.
Uji petik di Pelabuhan Tanjung Emas merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan kelaiklautan kapal penumpang yang dilaksanakan Ditjen Perhubungan Laut di berbagai daerah.
Pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor IR-DJPL 6 Tahun 2026 tentang Uji Kelaiklautan Kapal Penumpang Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Menurut Samsuddin, hasil pemeriksaan harus menjadi perhatian serius seluruh operator kapal. Setiap rekomendasi yang diberikan wajib ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan kendala keselamatan maupun operasional selama masa angkutan berlangsung.
"Kami ingin masyarakat mendapatkan layanan transportasi laut yang tidak hanya lancar dan nyaman, tetapi juga menjamin keselamatan selama perjalanan. Karena itu, kerja sama pemerintah, operator kapal, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan," ungkapnya.
Melalui pemeriksaan tersebut, Kemenhub berkomitmen meningkatkan pengawasan armada serta kepatuhan operator terhadap standar keselamatan pelayaran. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan Angkutan Laut Nataru 2026/2027 yang aman, tertib, dan selamat.










