TVRINews, Jakarta
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyoroti keterbatasan kewenangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT)dalam mengelola dan mempercepat pembangunan kawasan perbatasan Indonesia. Menurutnya, BNPP perlu diperkuat agar tidak hanya berperan sebagai wadah koordinasi antarkementerian dan lembaga, tetapi juga mampu memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan efektif.
Rifqinizamy menjelaskan, selama ini BNPP memiliki fungsi koordinasi terhadap sekitar 40 kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah provinsi. Namun, kewenangan tersebut dinilai belum cukup kuat untuk memastikan keputusan dan program yang telah disepakati dapat dilaksanakan oleh masing-masing instansi.
"BNPP menjadi wadah koordinasi 40 kementerian dan lembaga, termasuk provinsi di Indonesia. Tetapi dari koordinasi yang dilakukan, ia tidak memiliki hak imperatif dan eksekutif terhadap hal itu,"kata Rifqinizamy dalam rapat bersama Kepala BNPP Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Senin, 16 November 2026.
Ia menilai, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi, terutama terkait regulasi yang mengatur kelembagaan dan kewenangan BNPP. Karena itu, penyempurnaan undang-undang dinilai perlu dikaji agar BNPP memiliki kemampuan lebih kuat dalam mengoordinasikan pembangunan kawasan perbatasan.
Menurut Rifqinizamy, penguatan kelembagaan BNPP juga diperlukan untuk memberdayakan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga entitas swasta dalam mendukung pembangunan wilayah perbatasan.
Selain aspek regulasi, Komisi II DPR RI juga akan melihat kebutuhan anggaran BNPP. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas dan percepatan pembangunan di kawasan perbatasan serta daerah terpencil.
Sementara itu, Kepala BNPPDT Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan, penguatan kelembagaan BNPPDT diperlukan karena masih banyak wilayah perbatasan dan daerah terpencil yang belum mendapatkan pembangunan secara optimal.
Maruli mengungkapkan, selama ini pelaksanaan pembangunan kerap menghadapi kendala koordinasi. Berbagai program yang telah direncanakan tidak selalu berjalan sesuai harapan karena keputusan dan pelaksanaannya masih bergantung pada kementerian serta lembaga terkait.
"Kita berharap nanti BNPP ini setelah menjadi badan sendiri memiliki kewenangan untuk membangun wilayah,"ungkap Maruli.
Ia menjelaskan, penguatan BNPP diharapkan dapat mempercepat pembangunan kawasan perbatasan, memperkuat kedaulatan negara, meningkatkan pelayanan dasar, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Maruli juga menekankan pentingnya integrasi perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Menurutnya, persoalan di kawasan perbatasan tidak hanya menyangkut pengelolaan garis batas negara, tetapi juga keterbatasan infrastruktur dan pelayanan dasar. Sejumlah wilayah masih membutuhkan akses jembatan, air bersih, listrik, transportasi, dan telekomunikasi.
Dengan penguatan kelembagaan dan kewenangan BNPP, diharapkan pembangunan kawasan perbatasan dapat berjalan lebih terarah dan efektif. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdepan Indonesia.










