TVRINews, Jakarta
Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan masih banyak wilayah perbatasan dan daerah terpencil di Indonesia yang menghadapi keterbatasan infrastruktur serta pelayanan dasar. Kondisi tersebut menjadi salah satu hambatan dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Maruli mengatakan, sejumlah wilayah masih kesulitan mendapatkan akses terhadap fasilitas dasar, seperti jembatan, air bersih, listrik, transportasi, dan jaringan telekomunikasi. Persoalan tersebut ditemukan di berbagai daerah, termasuk kawasan kepulauan dan wilayah terpencil yang sulit dijangkau.
Menurut Maruli, selama ini pembangunan di kawasan perbatasan masih menghadapi kendala koordinasi antarkementerian dan lembaga. Berbagai program yang telah direncanakan belum seluruhnya dapat direalisasikan karena keterbatasan kewenangan dalam pelaksanaannya.
"Kita berharap nanti BNPP ini setelah menjadi badan sendiri memiliki kewenangan untuk membangun wilayah,"kata Maruli dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan di Kepulauan Nias. Di wilayah tersebut, BNPP turut membangun 46 jembatan dan 141 sumur bor untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses penghubung dan air bersih.
Pembangunan serupa juga dilakukan di Madura dan Bengkulu. Di Madura, terdapat sekitar 32 hingga 33 titik pembangunan, sedangkan di Bengkulu dilakukan pembangunan jembatan dan 227 sumur bor.
Maruli menjelaskan, pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan.
Selain infrastruktur jalan dan air bersih, BNPP juga menyiapkan solusi untuk mengatasi keterbatasan listrik di wilayah kepulauan. Salah satunya melalui pemanfaatan energi terbarukan dengan menggunakan tenaga surya atau solar cell.
Menurutnya, penggunaan energi surya dapat menjadi alternatif bagi masyarakat di pulau-pulau terpencil yang selama ini masih bergantung pada generator berbahan bakar.
Maruli juga menyoroti keterbatasan transportasi di sejumlah wilayah kepulauan. Karena itu, penyediaan sarana transportasi akan disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat setempat agar lebih mudah dikelola.
Ia menegaskan, pembangunan daerah perbatasan dan terpencil harus dilakukan secara terintegrasi. Tidak hanya membangun infrastruktur, pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan dasar dan peluang untuk mengembangkan ekonomi lokal.
Melalui percepatan pembangunan tersebut, BNPP berharap kawasan perbatasan dapat berkembang menjadi wilayah yang mandiri, produktif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kedaulatan negara.










