TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan bahwa dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027 dirancang khusus untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Dokumen strategis tersebut sebelumnya telah disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di hadapan sidang paripurna DPR RI.
Airlangga menyatakan optimismenya bahwa arah kebijakan fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun depan mampu membawa perekonomian Indonesia melompat lebih tinggi.
"Bapak Presiden telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal di tahun 2027 kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan dalam penyusunan APBN di 2027 diarahkan untuk mendorong perekonomian yang tumbuh lebih cepat, lebih tinggi," kata Airlangga dalam konferensi pers usai Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Jakarta, Rabu 20 Mei 2026.
Airlangga memaparkan, dalam kerangka tersebut pemerintah menetapkan target pendapatan negara berada pada kisaran 11,82 hingga 12,40 persen terhadap Produk Domestik Buruto (PDB). Sementara itu, pos belanja negara diproyeksikan mencapai rentang 13,62 hingga 14,80 persen terhadap PDB, dengan defisit anggaran yang tetap dikelola secara disiplin pada level 1,80 hingga 2,40 persen terhadap PDB.
Terkait asumsi dasar ekonomi makro, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2027 berada di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen. Angka ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan target APBN tahun 2026 yang dipatok sebesar 5,4 persen.
Untuk indikator makro lainnya, laju inflasi diperkirakan terkendali pada rentang 1,5 hingga 3,5 persen, sedangkan tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diproyeksikan sebesar 6,5 hingga 7,3 persen. Di sisi lain, nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS, sedikit bergeser dari asumsi APBN 2026 yang sebesar Rp16.500 per dolar AS.
Pemerintah juga mematok harga minyak mentah pada level 70 hingga 95 dolar AS per barel. Target untuk sektor energi ini meliputi lifting minyak sebesar 602 hingga 615 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi sebesar 934 hingga 977 ribu barel setara minyak per hari.
Bergeser pada sasaran pembangunan kesejahteraan, pemerintah membidik penurunan angka kemiskinan menjadi 6,0 hingga 6,5 persen, lebih baik dari target tahun 2026 yang berada di angka 6,5 hingga 7,5 persen. Tingkat pengangguran terbuka juga ditargetkan menyusut ke level 4,30 hingga 4,87 persen.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia turut menjadi perhatian, di mana indeks modal manusia ditargetkan menyentuh angka 0,575 pada tahun 2027 dengan rasio gini dijaga pada rentang 0,362 hingga 0,367 persen.
Sektor penunjang kesejahteraan masyarakat bawah juga ikut didorong. Indeks kesejahteraan petani diproyeksikan merangkak naik menjadi 0,8038 dari capaian sebelumnya sebesar 0,7731. Sejalan dengan itu, proporsi penciptaan lapangan kerja formal dipatok naik signifikan mencapai 40,81 persen, berbanding target tahun 2026 yang sebesar 35,00 persen.
Penyampaian dokumen KEM-PPKF RAPBN 2027 ini dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Senayan, Jakarta.
Langkah proaktif ini mengukir sejarah baru dalam sistem ketatanegaraan, menjadikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI pertama yang memaparkan langsung pengantar RAPBN dan arah kebijakan fiskal di hadapan parlemen. Rapat paripurna itu sendiri berjalan kuorum setelah dibuka oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dengan dihadiri oleh 451 anggota dewan.
