TVRINews, Jakarta
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyebut langkah Presiden Prabowo Subianto yang membacakan langsung dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027 sebagai sebuah sinyal serius mengenai arah ekonomi nasional.
Misbakhun menjelaskan bahwa pemaparan dokumen tersebut biasanya didelegasikan kepada menteri terkait. Momentum hari ini menandai babak baru karena disampaikan langsung oleh kepala negara pada jadwal reguler putaran awal pembahasan anggaran.
"Pembacaan Kerangka Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) itu biasanya selama ini dibacakan oleh Menteri Keuangan atas nama Bapak Presiden. Jadi kalau hari ini dibacakan langsung oleh Bapak Presiden itu menjadi sebuah tradisi baru memang. Bagaimanapun juga KEM-PPKF yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN," kata Misbakhun di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu 20 Mei 2026.
Ia menambahkan, di dalam dokumen KEM-PPKF 2027 tersebut akan dibahas berbagai asumsi makro dalam sebuah rentang target, mulai dari pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, hingga ICP produksi lifting minyak dan gas bumi. Dokumen ini juga memuat alokasi pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga sebagai fondasi awal RAPBN 2027.
"Ini adalah sebuah tradisi baru dan tentunya begitu tradisi baru ini orang sedang ingin memperhatikan dengan serius apa yang akan menjadi concern Bapak Presiden di dalam KEM-PPKF ini. Tentunya masyarakat akan menunggu dan ini akan menjadi sebuah tradisi baru dalam ketatanegaraan kita," lanjutnya.
Saat ditanya awak media mengenai apakah langkah Presiden ini berkaitan dengan kondisi pelemahan nilai tukar rupiah saat ini, Misbakhun dengan tegas menepis asumsi tersebut. Menurutnya, kehadiran Presiden murni mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menyusun kebijakan anggaran sejak awal, bukan respons terhadap gejolak pasar saham atau mata uang.
"Saya melihat tidak dalam satu aspek pelemahan rupiah itu membuat Bapak Presiden harus membacakan sendiri KEM-PPKF, tapi saya melihat bahwa ada sebuah concern yang serius dari Bapak Presiden bahwa APBN itu mulai dari awal itu menjadi sebuah policy yang sungguh-sungguh untuk disampaikan kepada masyarakat secara luas yang harus dilakukan secara langsung oleh Bapak Presiden. Menurut saya jangan ditarik soal situasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan pelemahan rupiah itu dalam urusan KEM-PPKF," jelas legislator tersebut.
Misbakhun memaparkan bahwa nilai tukar rupiah hanya merupakan salah satu parameter kecil dari keseluruhan postur makroekonomi yang dibahas dalam dokumen besar tersebut, yang mencakup pula yield suku bunga SBN 10 tahun bagi negara dengan PDB melewati 23 ribu triliun rupiah.
Terkait batas defisit APBN, Ketua Komisi XI ini memastikan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal sesuai regulasi yang berlaku, yakni di bawah batas aman tiga persen, karena belum ada urgensi atau kesepakatan politik untuk mengubah aturan tersebut.
Menanggapi kekhawatiran pelaku usaha mengenai situasi ekonomi global yang fluktuatif, Misbakhun menilai ketidakpastian adalah sebuah keniscayaan yang dipengaruhi oleh dinamika geopolitik internasional, seperti eskalasi ketegangan global. Kuncinya terletak pada kemampuan pengambil kebijakan dalam memitigasi risiko.
"Ketidakpastian di dalam ekonomi adalah sebuah keniscayaan. Apalagi situasi geopolitik saat ini juga memberikan sebuah indikator-indikator bahwa ketidakpastian itu terjadi setiap saat. Dan tugas kita adalah bagaimana ketidakpastian itu di-manage dengan baik sebagai salah satu faktor yang harus diperhatikan ketika kita mengambil policy di bidang ekonomi," urainya.
Ia menekankan pentingnya para pemegang kebijakan di sektor keuangan dan ekonomi untuk memahami instrumen risiko dan peluang demi mengambil langkah antisipasi jangka pendek serta menengah.
"Tinggal bagaimana para policy maker di sektor keuangan, di ekonomi dan sebagainya itu mulai paham bahwa ketidakpastian ini harus di-manage dengan baik termasuk risikonya, peluangnya, dan kemudian hal-hal yang harus diantisipasi secara jangka pendek dan jangka menengah. Karena kalau secara jangka panjang kita belum bisa memastikan semuanya," pungkas Misbakhun.
