TVRINews, Jakarta
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya peran parlemen dalam merumuskan kebijakan strategis untuk menghadapi tantangan pendidikan dan teknologi di masa depan.
Hal ini ia sampaikan dalam simposium bertajuk “Indonesia’s Future: A Multi-Disciplinary Approach” yang digelar oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bekerja sama dengan Flinders University, Australia, di Jakarta, Rabu, 2 Juli 2025.
Dalam forum yang dihadiri Menpan RB Rini Widiyantini, Menko PMK Pratikno, dan Vice-Chancellor Flinders University Colin Stirling itu, Hetifah menyampaikan bahwa parlemen tidak boleh lagi hanya menjadi institusi reaktif yang sekadar menanggapi kebijakan pemerintah eksekutif.
Menurutnya, parlemen harus bertransformasi menjadi lembaga strategis yang mampu merancang arah masa depan bangsa secara proaktif, termasuk dalam menghadapi perubahan teknologi, digitalisasi, dan disrupsi global.
“Perubahan sosial, ekonomi, dan politik akibat kemajuan teknologi menuntut regulasi yang lebih fleksibel. Parlemen harus adaptif dan memikirkan regulasi jangka panjang, bukan hanya responsif,”kata Hetifah dalam keterangan yang diterima tvrinews.com di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Juli 2025.
Ia menyoroti keterlambatan regulasi pendidikan yang kerap tak sebanding cepatnya perkembangan teknologi. Hal ini, katanya, berdampak pada kesenjangan antara pendidikan dan kebutuhan industri.
“Regulasi kita sering kali tertinggal. Ketika teknologi sudah jauh melesat, regulasi baru mulai dibahas. Akibatnya, lulusan pendidikan menghadapi tantangan besar karena kurang relevan dengan kebutuhan pasar kerja,” jelas Hetifah.
Hetifah juga menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Kemendikdasmen Abdul Mu'ti yang telah melakukan perbaikan signifikan dalam pemerataan fasilitas pendidikan, termasuk pembangunan lebih dari 10.000 sekolah di berbagai wilayah Indonesia pada tahun ini. Namun, ia mengingatkan bahwa kesenjangan infrastruktur dan akses pendidikan di daerah terpencil masih menjadi persoalan nyata.
“Indonesia adalah negara besar dengan tantangan yang beragam. Kita harus pastikan seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, juga mendapatkan perhatian dalam kebijakan pendidikan,”ungkapnya.
Lebih lanjut, Hetifah mendorong kolaborasi antara pembuat kebijakan, akademisi, dan industri agar kebijakan pendidikan menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan.
“Flinders University bisa menjadi mitra strategis untuk membantu Indonesia mengembangkan talenta muda, menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja,”jelasnya.
Ia berharap simposium ini bisa menjadi titik awal sinergi yang kuat antara Indonesia dan Australia, khususnya dalam bidang pendidikan, transformasi digital, dan pembangunan sumber daya manusia.
“Semoga kolaborasi seperti ini menjadi katalis dalam membangun ekosistem inovasi yang merata dari pusat kota hingga ke daerah pelosok. Parlemen juga siap memastikan agar transformasi ini inklusif dan tidak meninggalkan kelompok yang rentan,”tuturnya.
Baca Juga: Kemendikdasmen dan Flinders University Bahas Masa Depan Pendidikan Indonesia
