TVRINews, Jakarta
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak terlibat dalam penentuan lokasi Pekan Olahraga Nasional (PON). Ia menjelaskan bahwa proses penentuan tuan rumah PON sepenuhnya dilakukan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
"Penentuan tuan rumah pemerintah pusat itu tidak terlibat, itu proses di internal KONI. Ya ini saya sampaikan kenyataan yang pahit, mungkin habis ini saya dimusuhin banyak orang tapi saya tidak ingin ke depan PON ini menjadi suatu hal yang membebani tidak produktif," kata Dito dalam rapat bersama Komisi X DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 September 2024.
Selain itu, Dito berharap agar pemerintah dapat dilibatkan dalam tata kelola pelaksanaan PON mendatang.
"Jadi semoga ke depan ini tata kelola mungkin kita akan duduk bersama, Pemerintah dan KONI akan bicara hati ke hati. Jangan sampai setiap perhelatan PON malah menjadikan malapetakan di kemudian hari," ujarnya.
Lebih lanjut, Dito juga mengakui adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan PON, termasuk masalah terkait konsumsi dan infrastruktur venue pertandingan. Menurutnya, masalah konsumsi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah setempat.
"Pada minggu pertama, penyediaan makanan kurang memadai. Namun, hal itu segera dievaluasi dan ditangani dengan cepat oleh penyelenggara dari Aceh dan Sumut. Penyediaan makanan merupakan tanggung jawab daerah melalui APBD," ucapnya.
Dengan adanya beberapa kendala ini, Dito menilai bahwa apapun kendala yang terjadi pada penyelenggaraan PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan PON di masa depan.
(Red/In)
Baca Juga: Gempa Bumi 5.0 SR Guncang Jawa, Tidak Berpotensi Tsunami
