TVRINews, Padang Sidimpuan
Wakil Ketua 1 Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Letjen TNI Richard Tampubolon, melakukan peninjauan ke sejumlah proyek Hunian Tetap (Huntap) serta infrastruktur Jembatan Garoga di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, pada Selasa, 14 Juli 2026.
Langkah ini diambil guna merealisasikan arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam mempercepat pemulihan dan penanganan sarana publik bagi warga terdampak bencana di daerah.
Kunjungan kerja strategis ke wilayah Kota Padang Sidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan ini didampingi oleh sejumlah pejabat lintas kementerian dan lembaga, di antaranya Marsda TNI M. Nurdin, Deputi IV Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rony Ariuly Hutahayan, Direktur Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman Kemen PKP Syamsiar Nurhayadi, Direktur Pembangunan Jembatan Kemen PU Gatot Sukmara, Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos Masryani Mansyur, serta Direktur Penanganan Darurat Wilayah III BNPB Nelwan Harahap.
Rombongan bertolak dari Lanud Halim Perdanakusuma menggunakan pesawat Boeing A7304 TNI AU menuju Bandara Silangit, Tapanuli Utara, sebelum melanjutkan perjalanan udara menggunakan helikopter menuju Lapangan Yonif 123/Rajawali. Di lokasi pertama, rombongan langsung melaksanakan groundbreaking pembangunan hunian tetap (Huntap) di atas eks lahan PTPN IV yang berlokasi di Desa Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara, Kota Padang Sidimpuan.
Wakil Ketua 1 Satgas PRR menyampaikan bahwa kawasan Huntap ini dibangun di Desa Pal IV Pijorkoling dan Huta Koje Pijorkoling, Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara, di atas lahan seluas kurang lebih 27 hektare. Dari luas tersebut, sekitar 15 hektare diperuntukkan bagi pembangunan rumah, 7,5 hektare untuk fasilitas umum dan jaringan jalan, serta 4,5 hektare sebagai ruang terbuka hijau. Berdasarkan dokumen rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi, kawasan ini direncanakan mampu menampung sebanyak 1.133 unit Huntap.
“Keberhasilan pembangunan ini merupakan bukti nyata sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Semula pembangunan massal direncanakan berlangsung pada tahun 2027, namun atas permohonan percepatan dari Pemerintah Kota Padang Sidimpuan serta berkat dukungan berbagai pihak, pembangunan berhasil dimajukan menjadi tahun 2026,” ungkapnya.
Sebagai tahap awal percepatan tersebut, sebanyak 200 unit hunian akan segera dibangun pada tahun ini, terdiri atas 100 unit dengan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 100 unit melalui dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.
“Seluruh upaya ini terwujud melalui kolaborasi yang erat antara Satgas PRR, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta seluruh pihak terkait yang memiliki komitmen yang sama untuk mempercepat pemulihan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut Letjen TNI Richard Tampubolon mengatakan pembangunan Huntap merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia serta Satgas PRR Pascabencana. Menurutnya, pemerintah telah menyelesaikan dokumen rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan di daerah terdampak bencana.
"Kita sesuai dengan arahan dan perintah dari Bapak Presiden dan Kasatgas. Saat ini dokumen rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi telah selesai disusun dan menjadi acuan pelaksanaan di lapangan," ujarnya.
Pembangunan kawasan Huntap di Padang Sidimpuan akan mencakup 1.133 unit rumah yang dibangun di atas lahan seluas sekitar 27 hektare. Pihaknya berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan sesuai rencana melalui kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, serta dukungan masyarakat.
"Semoga seluruh proses pembangunan berjalan lancar melalui kerja sama lintas sektoral, budaya gotong royong, supervisi yang baik, kolaborasi, serta semangat kebersamaan bersama masyarakat," tutupnya.
Setelah merampungkan agenda di Padang Sidimpuan, rombongan bertolak menuju Helipad lapangan PTPN IV Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Di lokasi ini, rombongan mengunjungi hunian sementara (Huntara) dan Huntap di Desa Hapesongan, Kecamatan Batang Toru, guna melakukan peninjauan sekaligus menyerahkan bantuan sembako kepada 214 kepala keluarga calon penghuni. Kunjungan kemudian dilanjutkan dengan meninjau kondisi fisik Jembatan Garoga.
Menurut Letjen TNI Richard Tampubolon, saat ini masih terdapat 214 KK yang tinggal di hunian sementara di Desa Perkebunan Hapesong Eks PTPN IV. Seluruh warga tersebut merupakan masyarakat yang direlokasi dari Desa Simatohir, Kecamatan Angkola Sangkunur, serta Desa Panobasan Lombang, Kecamatan Angkola Barat.
Pembangunan kawasan Huntap di Tapanuli Selatan ini akan dilaksanakan di atas lahan seluas kurang lebih 5 hektare dengan kapasitas total 227 unit rumah. Proyek pengerjaan sarana hunian ini dijalankan oleh Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung percepatan penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak bencana.
“Atas nama TNI dan seluruh jajaran yang terlibat dalam Satgas PRR, Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia beserta seluruh pihak yang telah menunjukkan kepedulian dan komitmen nyata dalam membantu masyarakat,” ucap Jenderal Bintang Tiga yang juga menjabat sebagai Kasum TNI tersebut.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, progres persiapan lahan menunjukkan perkembangan yang positif. Proses pematangan lahan pada Blok A dilaporkan telah selesai dan siap memasuki tahap konstruksi fisik bangunan. Sementara untuk Blok C, proses pematangan lahan masih terus dikebut oleh tim teknis agar seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan tepat waktu.
“Saya berharap seluruh pihak dapat terus menjaga koordinasi, memperkuat sinergi, dan mengedepankan kualitas pekerjaan sehingga setiap rumah yang dibangun benar-benar memenuhi standar keamanan, kenyamanan, dan ketahanan terhadap risiko bencana,” tuturnya.
Di samping itu, ia juga mengingatkan hal mendasar bahwa kawasan hunian baru ini tidak boleh sekadar menjadi tempat tinggal, melainkan harus dikembangkan menjadi lingkungan yang mampu mendukung kehidupan masyarakat secara berkelanjutan demi masa depan yang lebih baik.
“Saya berharap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan bersama Kementerian dan Lembaga terkait terus mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan masyarakat, mulai dari penyediaan sarana prasarana, pengembangan ekonomi, peningkatan keterampilan, hingga penciptaan lapangan usaha. Dengan demikian, kawasan Huntap Hapesong dapat tumbuh menjadi kawasan permukiman yang mandiri, produktif, dan sejahtera,” pungkas Letjen TNI Richard Tampubolon.
