TVRINews, Jakarta
Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyoroti meningkatnya biaya produksi industri hingga terganggunya distribusi logistik bersubsidi yang dialami pelaku usaha di berbagai daerah akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Menurutnya, kondisi tersebut telah menciptakan ketidakpastian serius bagi dunia usaha, khususnya industri kecil dan menengah yang sangat bergantung pada akses energi dan kelancaran distribusi barang.
“Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap dampak berantai yang saat ini dirasakan industri manufaktur. Kenaikan biaya energi dan logistik secara langsung menekan biaya produksi, sementara pelaku usaha tidak selalu bisa menaikkan harga produknya. Akibatnya margin usaha terus tergerus,” kata Novita saat Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 8 Juni 2026.
Politisi fraksi PDI Perjuangan itu mempertanyakan apakah Kementerian Perindustrian telah memiliki pemetaan yang komprehensif mengenai besaran kenaikan biaya produksi yang harus ditanggung sektor manufaktur akibat gejolak harga energi sepanjang 2025 hingga 2026.
Novita menilai pemerintah perlu segera menyusun langkah mitigasi konkret, termasuk kemungkinan pemberian insentif fiskal, relaksasi pajak, subsidi energi industri, maupun dukungan logistik bagi kawasan industri yang terdampak.
Selain persoalan kenaikan biaya produksi, politisi asal Dapil 7 Jawa Timur itu juga menyoroti laporan dari berbagai daerah mengenai pemblokiran barcode BBM bersubsidi yang menyebabkan pelaku usaha logistik, transportasi, hingga industri kecil kesulitan memperoleh bahan bakar.
Menurutnya, kebijakan yang tidak disertai sosialisasi dan mekanisme komunikasi yang jelas berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat serta mengganggu aktivitas ekonomi produktif.
“Di lapangan banyak pelaku usaha yang tiba-tiba kehilangan akses terhadap BBM bersubsidi karena barcode mereka diblokir. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut keberlangsungan usaha dan aktivitas ekonomi rakyat,” ujarnya.
Novita menilai pemerintah perlu menghadirkan sistem komunikasi publik yang transparan dan terintegrasi agar setiap perubahan kebijakan energi dapat diketahui lebih awal oleh masyarakat dan dunia usaha.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung lemahnya koordinasi lintas kementerian yang dinilai menjadi akar persoalan berbagai kebijakan energi dan industri yang saling tumpang tindih.
Menurutnya, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, serta PT Pertamina harus memiliki mekanisme koordinasi yang lebih solid agar kebijakan yang diterbitkan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.
“Jangan sampai pelaku industri menjadi korban dari ego sektoral antar lembaga. Negara harus hadir dengan kebijakan yang terkoordinasi, jelas, dan memberikan kepastian bagi dunia usaha,” katanya.
Lebih lanjut, Novita mengingatkan bahwa persoalan logistik dan energi yang tidak segera diselesaikan dapat berdampak pada daya saing industri nasional, termasuk kemampuan Indonesia memenuhi kontrak ekspor.
Keterlambatan distribusi bahan baku maupun produk jadi, kata dia, berpotensi menurunkan kepercayaan pasar internasional terhadap industri Indonesia.
“Jika biaya logistik terus meningkat dan distribusi terganggu, bukan hanya industri yang dirugikan. Kita juga berisiko kehilangan pasar ekspor, kehilangan investasi, dan pada akhirnya mengancam lapangan kerja nasional," Ungkapnya.
Komisi VII DPR RI berharap pemerintah segera menyusun langkah strategis lintas kementerian untuk menjaga stabilitas biaya logistik, menjamin akses energi bagi industri, serta memperkuat daya saing manufaktur nasional di tengah tantangan ekonomi global.
“Industri manufaktur adalah salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Negara tidak boleh membiarkan sektor ini menanggung beban sendiri di tengah situasi yang semakin sulit,” pungkas Novita Hardini.
