TVRINews, Jakarta
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto harus dibarengi dengan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya kalangan pekerja dan buruh.
Hal itu disampaikan Said Iqbal usai dilantik oleh Presiden RI, Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.
Menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo memiliki orientasi untuk mengembalikan pengelolaan kekayaan negara sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945, yakni untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks tersebut, buruh menjadi bagian penting yang harus merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.
"Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan secara bertahap 8 persen harus diimbangi dengan redistribusi kekayaan yang merata. Kesetaraan kesempatan, setiap orang punya kesempatan. Kalau bahasanya kami yang sederhana, kau boleh kaya tapi jangan miskinkan kami," kata Said Iqbal dalam keterangannya, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 8 Juni 2026.
Ia mencontohkan, kesejahteraan tidak berarti semua orang harus memiliki tingkat ekonomi yang sama, namun setiap warga negara harus memiliki akses terhadap kebutuhan dasar yang layak.
"Kau boleh punya rumah mewah, tapi rakyat buruh setidaknya punya rumah tipe 21 atau tipe 30. Kau boleh punya mobil, tapi rakyat diberikan transportasi publik," ucapnya.
Kemudian Said Iqbal mengatakan, prinsip tersebut akan menjadi salah satu fokus utama dalam menjalankan tugasnya sebagai penasihat khusus Presiden. Ia menilai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan harus berjalan seiring dengan kebijakan yang berpihak pada penciptaan lapangan kerja dan perlindungan sosial.
Karena itu, ia mendorong agar strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (pro-growth), tetapi juga memperhatikan kelompok masyarakat bawah (pro-poor) dan penciptaan lapangan kerja (pro-job).
"Pertumbuhan ekonomi yang tadi pro-growth harus diimbangi dengan pro-poor dan pro-job. Jadi harus ada kepastian kerja, lapangan kerja harus terbentuk," tuturnya.
Dalam menjalankan tugasnya, Said Iqbal mengaku akan fokus memberikan saran, pendapat, dan analisis kebijakan kepada Presiden terkait isu ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Fokus tersebut mencakup kepastian kerja (job security), kepastian pendapatan (income security), dan jaminan sosial (social security).
Ia berharap, kebijakan yang lahir ke depan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan hasil pembangunan dirasakan secara lebih merata oleh para pekerja dan masyarakat luas.
