TVRINews, Jakarta
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menegaskan pihaknya akan fokus pada efisiensi anggaran, penataan dapur layanan, serta peningkatan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tanpa mengurangi target pemenuhan gizi bagi masyarakat.
Nanik mengatakan langkah pertama yang akan dilakukan adalah memastikan penggunaan anggaran lebih efisien agar tidak membebani keuangan negara, sekaligus tetap menjaga target penerima manfaat program.
"Langkah kami adalah pertama-tama, seperti yang beberapa waktu lalu saya sampaikan, kami konsen pada efisiensi anggaran, agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi," kata Nantik di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.
Ia menyebut BGN akan menerapkan moratorium sementara terhadap pembukaan dapur baru maupun pendaftaran titik layanan baru. Saat ini tercatat terdapat 27.877 dapur operasional yang telah terdaftar melalui virtual account.
"Nah kita hentikan dulu ke situ, kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan," ucapnya.
Menurut Nanik, penataan diperlukan karena distribusi dapur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. BGN akan melakukan pemetaan kebutuhan di setiap daerah sebelum memutuskan pembukaan dapur baru.
Setelah proses penataan selesai, BGN akan mengevaluasi apakah masih diperlukan penambahan dapur layanan di wilayah tertentu.
"Kemudian setelah kami menata, baru ya kami hitung apakah perlu kami membuka kembali atau tidak," imbuhnya.
Selain itu, BGN juga akan melakukan refocusing penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran. Menurut Nanik, bantuan gizi perlu diprioritaskan bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi.
"Yang kedua kami refocusing penerima manfaat. Refocusing ini maksudnya adalah apakah perlu, eh rasanya tidak perlu ya. Kalau misalnya sekolah-sekolah kaya, kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus," ujar Nanik.
"Jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi," lanjutnya.
Melalui evaluasi tersebut, BGN akan meninjau kembali jumlah target penerima manfaat yang saat ini mencapai 63 juta orang untuk memastikan program berjalan lebih efektif dan merata.
Langkah berikutnya adalah memperkuat pengawasan kualitas layanan. Nanik menegaskan bahwa pada 2026 BGN tidak hanya mengejar jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas pelaksanaan program.
"Yang ketiga itu kita akan melakukan kontrol atau kualitas. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas tapi pada kualitas. Sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan Juknis atau tidak," tandasnya.
Sementara itu, untuk pengembangan layanan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), BGN akan mendorong pembiayaan di luar APBN melalui kerja sama dengan sektor swasta, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), maupun hibah.
"Tetapi tadi kami belum ke sini nih sudah didemo nih. Rupanya ada investor yang sudah membangun 3T, kami akan selesaikan bagaimana sebaiknya. Tapi untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerjasamakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN atau mungkin ada hibah dari luar negeri atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi, tapi masa sih bikinin dapur untuk masyarakat di situ enggak mahal juga. Mereka kan juga punya CSR," pungkasnya.
