TVRINews, Jakarta
Kementerian Sosial (Kemensos) memproses usulan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, agar dapat masuk ke tahap tender pada Oktober 2026. Proyek ini menyusul langkah Pemerintah Kabupaten Muna Barat yang memperluas lahan pembangunan dari 6 hektare menjadi 10 hektare guna menampung hingga 2.000 siswa.
Penambahan luas lahan tersebut dilakukan menyesuaikan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan daya tampung Sekolah Rakyat. Langkah ini diapresiasi oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono yang memastikan berkas administrasi Muna Barat segera disusulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
"Setelah proses administrasinya di Kemensos selesai nanti kita berikan ke Mensos, Mensos tanda tangan. Kita susulkan ke Kemen PU. Rencananya itu di bulan Oktober nanti tender,” kata Agus Jabo dalam keterangannya, Kamis 30 Juli 2026.
Agus Jabo mengatakan Kemensos sebelumnya telah mengusulkan 110 titik lokasi pembangunan Sekolah Rakyat kepada Kementerian PU. Seiring adanya penambahan target pembangunan dari Presiden, usulan yang masuk belakangan, termasuk dari Kabupaten Muna Barat, akan disusulkan setelah seluruh proses administrasi selesai.
Ia menjelaskan, apabila proses tender dapat terlaksana pada Oktober 2026, maka pembangunan ditargetkan bisa langsung berlangsung pada tahun ini.
“Kalau bisa (ikut) tender di Oktober, tahun ini dibangun. Tahun depan sudah bisa buka (perekrutan) siswa. Karena perekrutan siswa yang tahun ajaran berikutnya dimulai Desember besok. Jadi ini prosesnya cepat sekali,” jelas Agus Jabo.
Menurutnya, peningkatan daya tampung Sekolah Rakyat menjadi 2.000 siswa membuat kebutuhan lahan dan bangunan ikut bertambah. Oleh karena itu, langkah Pemerintah Kabupaten Muna Barat memperluas lahan dinilai sudah sesuai dengan kebutuhan pembangunan sekolah berasrama berskala besar tersebut.
Untuk mempercepat proses, Agus Jabo meminta Pemerintah Kabupaten Muna Barat terus berkoordinasi dengan Sekretariat Bersama (Sekber) Sekolah Rakyat. Selanjutnya, Sekber akan berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk melakukan verifikasi lapangan.
Sementara itu, Bupati Muna Barat Ali Basa menyampaikan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak di wilayah kepulauan yang mengalami putus sekolah.
“Kita punya masyarakat dari di kepulauan, sebagian memang jelas (bisa) sekolah. Sebagian putus sekolah. Yang penting mereka bisa baca, tulis. Kita harapkan ke depan bagaimana mereka punya di sekolah itu life skill,” kata Ali Basa.
Ia menambahkan, lokasi yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat berada di Desa Sawerigadi, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat. Lahan milik Pemkab tersebut berada di kawasan strategis dan hanya berjarak sekitar satu kilometer dari jalan nasional, sehingga memudahkan akses peserta didik, tenaga pendidik, maupun operasional sekolah.
