TVRINews, Jakarta
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mendorong penguatan Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan sebagai langkah memperluas akses pembiayaan hunian sekaligus memberdayakan ekonomi rakyat di Jawa Tengah.
Hal itu disampaikan Maruarar dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Lapangan Desa Kaliwlingi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Sabtu, 9 Mei 2026.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 500 peserta yang terdiri dari 300 nasabah PNM dan 200 debitur KPP atau KUR Perumahan BNI. Hadir pula Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, jajaran BNI, SMF, BP Tapera, serta anggota DPR RI.
Dalam sambutannya, Maruarar menyampaikan pemerintah terus memperkuat akses pembiayaan perumahan melalui berbagai skema, termasuk FLPP dan KPP. Menurutnya, pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) oleh Bank Indonesia berdampak positif terhadap peningkatan kuota rumah subsidi.
"Akibat pelonggaran GWM dari Bank Indonesia, kuota FLPP yang sebelumnya sekitar 220 ribu unit kini meningkat menjadi 350 ribu unit. Selama ini biasanya di bulan Agustus para pengembang sudah kehabisan kuota subsidi rumah. Dengan penambahan kuota ini masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan rumah subsidi," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Minggu, 10 Mei 2026.
Sebagai upaya mengurangi backlog kepemilikan rumah di Jawa Tengah yang mencapai sekitar 774 ribu unit, pemerintah mengalokasikan 50 ribu unit FLPP untuk Jawa Tengah sesuai permintaan gubernur.
"Rumah subsidi ini harus benar-benar dapat dinikmati masyarakat kecil seperti ART, buruh, dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah lainnya. Karena itu pemerintah terus memperkuat pembiayaan perumahan agar semakin mudah diakses masyarakat," ucapnya.
Selain pembangunan rumah tapak subsidi, Kementerian PKP juga mendorong pembangunan rumah susun subsidi di sejumlah wilayah Jawa Tengah yang memiliki tingkat kepadatan tinggi dan keterbatasan lahan.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi mengapresiasi dukungan Kementerian PKP dalam membantu pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat Jawa Tengah.
"Ini menjadi kebanggaan bagi kami karena kebutuhan papan atau perumahan masyarakat Jawa Tengah mendapat perhatian dari Kementerian PKP. Dalam membangun Jawa Tengah dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar masyarakat bisa memiliki rumah yang layak," kata Ahmad Luthfi.
Sementara itu, SEVP Commercial dan SME BNI Andi Yusdiman menyampaikan hingga April 2026 BNI telah menyalurkan KPP sebesar Rp1,7 triliun. Dalam kegiatan tersebut, total penyaluran mencapai Rp270 miliar kepada 375 debitur.
Maruarar juga menegaskan program perumahan harus berjalan seiring dengan penguatan ekonomi masyarakat. Menurutnya, pemberdayaan usaha mikro menjadi bagian penting agar masyarakat mampu mempertahankan kualitas hunian mereka.
"Percuma kita memperbaiki 30 ribu rumah di Jawa Tengah kalau kondisi ekonomi masyarakatnya tetap sulit. Kita harus memberdayakan ekonomi masyarakat supaya rumahnya tidak kembali kumuh," tegasnya.
Ia juga menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan kebijakan penurunan bunga sebesar 5 persen bagi nasabah Mekaar guna membantu pengembangan usaha masyarakat kecil.
Melalui kolaborasi program pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat tersebut, pemerintah berharap masyarakat tidak hanya memiliki hunian layak, tetapi juga kemampuan ekonomi yang lebih kuat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.
