TVRINews, Medan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyalurkan bantuan peningkatan mutu senilai Rp4,18 miliar untuk memulihkan 71 lembaga kursus dan pelatihan (LKP) yang terdampak banjir di Aceh dan Sumatra Utara.
Bantuan tersebut diberikan untuk memperbaiki sarana pembelajaran yang rusak sekaligus memastikan kegiatan pendidikan nonformal tetap berjalan bagi masyarakat.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan, pendidikan tidak hanya berlangsung melalui sekolah formal. Menurutnya, lembaga kursus dan pelatihan juga memiliki peran penting dalam membuka akses masyarakat terhadap keterampilan.
“Esensi pendidikan adalah belajar. Karena itu, pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah formal, tetapi juga melalui pendidikan nonformal dan informal. Semua jalur pendidikan harus mendapatkan kesempatan untuk memberikan layanan kepada masyarakat,” ujar Abdul Mu’ti, Kamis, 27 Agustus 2026.
Selain pemulihan LKP, Kemendikdasmen juga memperkuat pendidikan vokasi dengan meningkatkan kompetensi guru SMK melalui program upskilling dan reskilling.
Sebanyak 118 guru SMK dari 11 provinsi mengikuti program yang berlangsung mulai 20 Agustus hingga 2 September 2026. Pelatihan mencakup bidang Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Sepeda Motor, serta Teknik Komputer dan Jaringan.
Abdul Mu’ti menilai peningkatan kemampuan guru menjadi penting agar pembelajaran di SMK tetap sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi.
“Guru harus terus meningkatkan kompetensinya. Bukan hanya kemampuan teknis, tetapi juga kreativitas, inovasi, kemampuan beradaptasi dan menyelesaikan masalah. Keterampilan seperti AI dan coding juga perlu diperkuat,” katanya.
Ia juga mendorong lulusan SMK tidak hanya berorientasi menjadi pekerja, tetapi memiliki keberanian untuk menciptakan lapangan usaha.
Menurut Abdul Mu’ti, potensi daerah dapat menjadi bagian dari pengembangan kompetensi di SMK. Komoditas seperti kopi, teh, nilam hingga sektor perikanan dinilai dapat dikembangkan menjadi bidang keahlian yang memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin mengatakan, banjir di Aceh dan Sumatra Utara memberikan dampak terhadap fasilitas maupun keberlangsungan pembelajaran di sejumlah LKP.
“Bencana tidak hanya merusak bangunan, tetapi juga merendam peralatan praktik dan mengganggu proses pembelajaran. Karena itu, bantuan ini kami arahkan untuk memulihkan sarana sekaligus memastikan LKP dapat kembali memberikan layanan pendidikan,” ujar Tatang.
Dari total 71 LKP penerima bantuan, 49 lembaga berada di Aceh dan 22 lainnya berada di Sumatra Utara.
Di Aceh, bantuan diberikan kepada 21 LKP di Kabupaten Bireuen, 12 LKP di Kabupaten Aceh Tamiang, 10 LKP di Kota Langsa, serta 6 LKP di Kota Lhokseumawe.
Sedangkan di Sumatra Utara, penerima bantuan terdiri atas 17 LKP di Kabupaten Langkat dan 5 LKP di Kabupaten Deli Serdang.
Salah satu penerima bantuan, LKP Sakinah, sebelumnya terdampak banjir pada November 2025. Sejumlah fasilitas, termasuk mesin jahit serta peralatan tata busana dan kecantikan, mengalami kerusakan.
Pimpinan LKP Sakinah Samsinar mengatakan bantuan tersebut membuat lembaganya dapat kembali mempersiapkan kegiatan kursus, khususnya bagi masyarakat dan anak putus sekolah yang membutuhkan keterampilan.
“Dengan bantuan dari Kemendikdasmen, kami mulai bangkit kembali. Lembaga kursus sangat dibutuhkan, terutama oleh anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan formal agar mereka tetap memiliki keterampilan,” kata Samsinar.
Hal serupa dirasakan LKP Rita di Kabupaten Langkat. Lembaga tersebut mengalami kerusakan sarana pembelajaran akibat banjir. Bantuan sebesar Rp50 juta akan dimanfaatkan untuk mengganti mesin dan mendukung pelaksanaan pelatihan.
Pimpinan LKP Rita, Dewi Rita, berharap dukungan pemerintah dapat membantu lembaganya kembali menjalankan kegiatan pembelajaran secara optimal.
“Bantuan ini akan kami gunakan untuk mengembalikan sarana pendukung program pelatihan. Kami berharap dapat terus mendidik peserta agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Dewi.
Dewi menambahkan, keberadaan LKP menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh keterampilan dan membangun kemandirian ekonomi tanpa harus menempuh pendidikan tinggi.
Dengan pemulihan sarana LKP dan peningkatan kompetensi guru SMK, Kemendikdasmen menargetkan akses pendidikan keterampilan tetap berjalan sekaligus mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi.
