TVRINews – Jakarta
Presiden perintahkan seluruh instansi pemerintahan permudah izin usaha demi genjot daya saing regional.
Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh jajaran pemerintahan untuk memangkas birokrasi dan mempermudah jalur investasi di Indonesi, guna menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif di kancah regional.
Dalam pidatonya pada Rapat Paripurna ke-19 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 20 Mei 2026, Kepala Negara menyoroti urgensi pembenahan institusi negara agar tidak lagi menjadi penghambat bagi para pelaku usaha.
"Pemerintah harus memperbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperes terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam dua minggu, kenapa kita izinnya dua tahun? Memalukan," ujar Presiden Prabowo di hadapan sidang paripurna.
Menyoroti Tumpang Tindih Regulasi
Presiden secara khusus mengkritik fenomena "aturan turunan" yang kerap diterbitkan oleh jajaran di bawah menteri.
Menurutnya, tumpang tindih regulasi teknis dan surat rekomendasi sering kali menjadi celah yang memperlambat realisasi investasi di lapangan.
Ia meminta para menteri kabinet untuk memperketat pengawasan terhadap ritme kerja birokrat di instansi masing-masing. Terlebih, aparatur sipil negara (ASN) umumnya memiliki masa bakti yang jauh lebih panjang dibandingkan masa jabatan politis para menteri yang dievaluasi setiap lima tahun.
"Saya ingatkan ya semua menteri, tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu karena dia pengalamannya itu lama," lanjutnya, sembari mengingatkan dinamika perombakan kabinet (reshuffle) yang bisa terjadi kapan saja.
Sentilan Humor di Parlemen
Di sela-sela arahannya yang berorientasi pada reformasi struktural, Presiden Prabowo sempat mencairkan suasana dengan menggambarkan taktik klasik oknum birokrat yang kerap memanfaatkan momentum krusial untuk mendapatkan persetujuan regulasi.
"Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan," ungkap Presiden Prabowo, merujuk pada kebiasaan pengajuan berkas di penghujung jam kerja.
Pernyataan tersebut disambut senyuman oleh sejumlah anggota parlemen, khususnya dari fraksi Partai Golkar, yang secara berseloroh disebut Presiden sebagai pihak yang memiliki rekam jejak panjang dalam memahami dinamika tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Restrukturisasi perizinan ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia secara signifikan, memposisikan Jakarta sejajar dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara dalam menarik modal asing jangka panjang.
